Disnakertransgi DKI: Kelangkaan LPG 3 Kg di Jakarta Dipicu Aturan Baru
Jakarta, IDN Times - Kelangkaan LPG 3 kg di DKI Jakarta belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan kelangkaan tersebut disebabkan beberapa faktor, termasuk perubahan aturan distribusi dan disparitas harga dengan wilayah penyangga.
"Kemarin ada hari libur panjang, sementara tidak diizinkan menambah lebih dari kuota alokasi bulanan, sehingga distribusi di 27-29 Januari sempat terhambat. Selain itu, terjadi panic buying akibat aturan baru," ujar Hari saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).h
1. Realisasi penyalurannya melebihi kuoata
Menurut Hari, alokasi kuota LPG 3 kg untuk DKI Jakarta pada 2024 sebesar 417.243 metrik ton, namun realisasi penyalurannya hingga 30 September mencapai 421.989 metrik ton atau 101,14 persen dari kuota.
Oleh karena itu, untuk 2025, Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan kuota 433.933 metrik ton atau 4 persen lebih tinggi dari realisasi 2024.
"Namun, alokasi yang diberikan hanya 407.555 metrik ton, lebih rendah sekitar 15 persen dari usulan," kata Hari.
2. Panic buying di masyarakat
Hari mengatakan di masyarakat terjadi panic buying akibat aturan baru dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Nomor B570 tanggal 20 Januari 2025.
Aturan baru ini mengatur mulai 1 Februari 2025, LPG 3 kg hanya boleh disalurkan kepada pengguna langsung, seperti rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Pengecer tidak lagi diperbolehkan membeli dari pangkalan, sehingga distribusi LPG langsung diambil alih oleh agen.
"Aturan baru ini menyebabkan kepanikan di kalangan pengecer, sehingga mereka memborong stok sebelum aturan berlaku," jelas Hari.
3. Harga di Jakarta belum naik
Selain aturan distribusi, disparitas harga juga menjadi faktor kelangkaan LPG 3 kg di Jakarta. Harga eceran tertinggi (HET) di Jakarta masih Rp16 ribu per tabung, sementara di wilayah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor, HET sudah naik menjadi Rp19 ribu sejak 2019.
"Kita sudah delapan tahun tidak menaikkan HET, sementara daerah sekitar sudah naik. Ini menyebabkan kuota Jakarta bisa saja disalurkan ke daerah lain," ujar Hari.
4. Agen diminta foto stok
Untuk mengatasi kelangkaan, Pemprov DKI Jakarta meminta agen dan pangkalan memantau stok harian, dengan foto laporan pagi dan sore. Selain itu, Pertamina diharapkan membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi agar distribusi kembali lancar.
"Kami juga meminta agen untuk segera men-supply wilayah-wilayah stok di pangkalan sudah kosong apa akan habis, ketika mendorong angka Pertamina membuka peluang lagi bagi pengecer atau untuk menjadi pangkalan resmi Pertamina supaya mata rantai diskusinya lancar kembali," katanya.
