DPR: Evaluasi Haji 2025 Tak Cukup Lewat Panja, Harus Pansus
- Timwas Haji catat masalah haji dari pemberangkatan hingga di Makkah
- Evaluasi jadi rekomendasi RUU haji, fokus pada teknis pelaksanaan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai, pihaknya terbuka untuk membentuk panitia khusus (pansus) haji menyusul banyaknya sengkarut permasalahan yang perlu dievaluasi selama pelaksanaan Haji 2025. Ia berpandangan, evaluasi Haji 2025 tidak cukup melalui pembentukan panitia kerja (panja).
Cucun mengatakan, pimpinan DPR akan menggelar rapat dalam waktu dekat ini untuk menentukan apakah evaluasi haji dapat diselesaikan melalui pansus atau cukup panja.
Hal itu disampaikam Cucun saat ditemui usai International Conference on the Transformation Pesantren, di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
"Sekarang kita, nanti di rapim akan dibahas. Untuk evaluasi ini, ya. Jadi dalam rapim terdekat, kita akan bahas tingkat pimpinan, kalau ini kita akan serahkan melalui panja-panja. Kalau menurut saya sih ini karena lintas komisi harus pansus, karena tingkat lintas AKD," kata Cucun.
1. Timwas Haji sudah catat berbagai masalah haji
Cucun mengatakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI telah mengantongi catatan-catatan penting untuk dibahas bersama pemerintah. Mulai dari pemberangkatan hingga pelaksanaan selama di Tanah Suci, Makkah.
Namun, kata dia, Timwas Haji belum bisa memanggil Kementerian Agama (Kemenag) karena saat ini masih berkonsentrasi terhadap pemulangan jemaah haji dari Makkah.
"Catatan-catatan sudah ada semua dari Timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatik dari Duta Besar Saudi," kata dia.
2. Evaluasi bakal jadi rekomendasi untuk RUU haji
Cucun menambahkan, evaluasi pelaksanaan haji ini akan menjadi masukan penting terhadap revisi undang-undang penyelenggaran haji yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg).
Dalam evaluasi nanti, kata Cucun, Timwas Haji akan mendalami sejumlah hal teknis yang ditemukan di lapangan, termasuk dasar penggunaan sistem multisyarikah oleh Kementerian Agama. Pasalnya, sistem multisyarikah ini justru menyulitkan seluruh jemaah haji.
Selain itu, ada temuan juga di lapangan, jemaah haji terpaksa harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Termasuk makanan yang diterima jemaah tidak sesuai dengan kontrak.
"Karena sekarang ini bukan panja BPIH atau Panja Komisi VIII, timwasnya juga gabungan pasti proses evaluasinya akan ada pansus," kata dia.
3. Puan sebut DPR terbuka bentuk pansus haji
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, terdapat banyak hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut dalam pelaksanaan haji tahun 2025.
Hal ini disampaikan Puan Maharani menanggapi Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta tentang penyelenggaraan ibadah haji 2025.
“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji tahun depan itu tidak akan terulang lain,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/6).
Puan mengatakan, akan meminta laporan pimpinan DPR lainnya, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa yang tahun ini mengawasi langsung pelaksanaan haji.
“Hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” kata Puan.
Puan pun terbuka jika berangkat dari laporan pimpinan DPR yang juga bertugas sebagai tim pengawas mengharuskan adanya pembentukan Pansus Haji 2025.
“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” kata Ketua DPP PDIP itu.
