DPR Usul Sekolah Rakyat Dikelola Kemendikdasmen
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, usulkan sekolah rakyat dikelola Kemendikdasmen untuk menghindari tumpang tindih dengan sistem pendidikan nasional.
- Presiden Prabowo Subianto komitmen membangun 200 sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam tiga bulan ke depan.
- Program pembangunan sekolah rakyat bukan hanya membangun fasilitas pendidikan, tetapi juga langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar sekolah rakyat dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) supaya tidak tumpang tindih.
Menurut dia, Kemendikdasmen telah dimandatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk mengatur sistem pendidikan nasional. Kemendikdasmen selama ini juga telah mengatur kurikulum pendidikan nasional hingga manajemen guru.
"Anggota Komisi 10 mengusulkan agar pengelolaan sekolah rakyat ini berada di bawah Kemdikdasmen," kata Hadrian Irfani di Gedung DPR RI, Jakarta dikutip Rabu (23/4/2025).
1. Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sekolah rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Kepala Negara mengumumkan pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target 1.000 murid per sekolah.
"Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata dia.
2. Akan ada 53 sekolah rakyat yang diresmikan
Prabowo menargetkan, akan ada 53 sekolah pertama yang diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Sementara itu, akan ada 147 sekolah lainnya yang menyusul diresmikan dalam waktu dekat.
Dia menargetkan, pembangunan sekolah rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu sekolah rakyat di setiap kabupaten.
3. Berdayakan masyarakat miskin
Presiden Prabowo menekankan, program ini bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.
"Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," ujar dia.
