DPW PKS Bujuk Anies Maju Pilkada DKI Jakarta 2024
- DPW PKS Jakarta terus membujuk Anies Baswedan untuk kembali berlaga di Pilkada DKI Jakarta pada November mendatang.
- Anies tidak langsung menyanggupi tawaran DPW PKS Jakarta, karena PKS tidak memiliki cukup kursi DPRD untuk mengusung calon gubernur sendiri. PKS belum mengajukan nama Anies secara resmi, namun elektabilitasnya masih tinggi dan peluang besar maju di Pilkada Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta terus membujuk agar Anies Baswedan bersedia kembali berlaga di Pilkada DKI Jakarta pada November mendatang.
Salah satunya ditunjukkan para petinggi DPW PKS Jakarta yang menyambangi kediaman Anies di Lebak Bulus pada 30 Mei 2024. Momen tersebut diunggah Sekretaris DPW PKS Jakarta, Abdul Aziz, melalui akun media sosialnya.
"Silaturahmi DPW PKS DKI Jakarta ke kediaman Bapak Anies Baswedan. Semoga PKS dan Pak Anies Baswedan terus bergandengan tangan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik, untuk membela dan melayani rakyat Indonesia," tulis Aziz di akun media sosialnya, dikutip Jumat (31/5/2024).
Ketika dikonfirmasi, Aziz membenarkan adanya pertemuan petinggi DPW PKS Jakarta dengan mantan calon presiden pada Pemilu 2024 itu. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi usai kebersamaan mereka sempat terputus pasca-Pilpres 2024 berlalu.
"Silaturahminya kan sempat terputus karena Beliau (maju jadi) capres dan sibuk. Nah, sekarang baru ada waktu halalbihalal ke rumah Beliau. Bernostalgia terhadap perjuangan kemarin," katanya, hari ini.
Ia mengaku DPW PKS Jakarta kembali menyampaikan dukungannya kepada Anies seandainya ia serius mempertimbangkan kembali menjajaki Pilkada DKI. DPW PKS Jakarta menilai Anies sebagai sosok calon pemimpin yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.
"Kami berikan dukungan kepada Beliau bahwa kami siap memberikan dukungan moril bila Beliau serius ingin maju lagi di Jakarta," tutur Aziz.
1. Anies tak langsung menyanggupi tawaran kembali maju di Pilkada Jakarta
Sementara, ketika ditanyakan respons Anies, Aziz mengatakan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak langsung menyanggupi tawaran dari DPW PKS Jakarta. Apalagi, PKS juga tidak memiliki kursi DPRD yang cukup untuk bisa mengusung calon gubernur seorang diri.
Meski menjadi pemenang di Pileg di tingkat DPRD Jakarta, PKS tetap harus menggandeng satu partai lainnya. Sesuai ketentuan KPUD Jakarta, parpol bisa mengusung calon gubernur bila memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan, PKS baru memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta.
"Beliau bilang prosesnya masih panjang karena PKS juga gak bisa mencalonkan sendiri. Jadi, ya silakan partai-partai ini berkoalisi dulu, baru nanti mengusung nama," tutur Aziz.
2. DPW PKS Jakarta harus menunggu keputusan resmi dari DPP
Sementara, meski DPW PKS Jakarta sudah mengusulkan nama Anies sebagai calon gubernur di Jakarta, tetapi itu belum mencerminkan keputusan resmi DPP PKS. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, mengatakan aspirasi dari DPW PKS Jakarta akan dikaji.
"Kami akan kaji melalui tim yang dibentuk oleh Presiden PKS. Namanya tim penilai independen. Bila usulan itu disetujui, nanti akan dicari siapa pendampingnya. Termasuk bagaimana caranya mengajak partai-partai lain (untuk berkoalisi)," ujar Iqbal kepada media di Jakarta pada 27 Mei 2024.
Meski begitu, ia mengaku ada antusiasme yang cukup besar dari akar rumput agar PKS kembali mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ia melihat ke depan membutuhkan rekanan yang perlu didukung. Hal itu tidak luput dari fakta bahwa Ketua DPRD Jakarta akan dipegang kader dari PKS.
"Bisa jadi kami berkoalisi lagi (seperti di pilpres). Karena koalisi ini menjadi persaudaraan karena kita pernah berjuang bersama. Kita pernah merasakan pahit dan getir perjuangan, kenapa tidak koalisi perubahan itu bisa diwujudkan di Jakarta," tutur Iqbal.
3. Kondisi politik pasca-Pilpres 2024 tidak menguntungkan bagi Anies
Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Anies memiliki peluang besar maju kembali di Pilkada Jakarta. Sebab, tingkat elektabilitasnya masih berada di posisi teratas. Namun, yang jadi tantangan yaitu apakah ada parpol yang bersedia memberikan tiket bagi Anies.
"Bila dilihat dari sisi elektabilitas, peluang mas Anies (untuk maju di Pilkada) cukup besar. Bahkan, dalam beberapa survei yang pernah dilakukan oleh Charta Politika, di DKI, mas Anies ketika diselipkan pertanyaan yang menyangkut Pilgub, bisa dikatakan posisi mas Anies masih nomor satu. Di nomor dua, ada nama Ridwan Kamil. Di bawahnya baru ada nama Ahmad Sahroni, Riza Patria dan lain-lain," ujar Yunarto, ketika dikonfirmasi pada 29 Mei 2024.
"Namun, selain elektabilitas, apakah sudah bisa dipastikan bahwa tiket untuk melampaui syarat treshold 20 persen, sudah aman?"sambungnya.
Dalam observasinya saat ini, kata Yunarto, partai yang berpeluang besar memberikan dukungan pada Anies baru datang dari PKS. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS di Jakarta diketahui sudah mengajukan nama Anies.
Sementara, dua parpol lainnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem belum terlihat memberikan dukungan. Sebab, seperti diketahui, dua parpol itu sudah memberikan sinyal akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Artinya, meski PKS sebagai partai pemenang di Jakarta tetap membutuhkan satu partai lagi. Yang menarik sisa partai (yang bisa didekati) tinggal PDI Perjuangan. Apakah PDIP masuk mendukung Anies? Itu catatan yang jadi menarik," tutur Yunarto.
Selain itu, Yunarto menilai, dari gestur yang disampaikan Anies, ia sudah menunjukkan keinginan kembali ke Pilkada Jakarta. Sebab, pernyataan yang disampaikan cenderung bersayap ketika ditanyakan apakah ikut membidik Pilkada Jakarta.
"Mungkin saja Mas Anies sedang menghitung sejumlah hal, misalnya upaya untuk menggagalkan Mas Anies ketika partai di luar PKS, ikut maju dan mengusung. PKS pun belum resmi mengajukan nama Mas Anies. Baru di tingkat DPW mengajukan ke DPP. DPP itu sendiri saya dengar suaranya juga terbelah karena ingin mengajukan kader internal saja," katanya.
