Heru Budi Tegaskan Tak Pernah Abaikan Warga Kampung Bayam
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan, dia tidak pernah mengabaikan jeritan warga eks Kampung Bayam. Sebaliknya, Pemprov DKI akan memberikan solusi yang terbaik terkait polemik hunian rusun untuk warga Kampung Bayam.
"Saya sekali lagi tekankan, saya j Gubernur DKI tidak mengabaikan. Saya berpikir dan memberikan solusi yang terbaik untuk warga, saya ini warga Jakarta. Saya merasakan mereka," ujar Heru di Kantor Kelurahan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
1. Pemprov DKI bangunkan rusun baru
Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membangunkan rumah susun baru yang dibangun di kawasan Tanjung Priok untuk warga eks Kampung Bayam.
"Jadi saya tegaskan sekali lagi, Pj Gubernur DKI tidak mengabaikan! Saya akan memberikan yang terbaik," katanya.
2. Hasil diskusi satu bulan
Heru mengatakan, keputusan itu merupakan hasil diskusi bersama Asisten Pembangunan selama satu bulan jelang akhir tahun 2023.
Menurutnya, pembangunan rusun baru di Tanjung Priok merupakan solusi terbaik di tengah polemik warga Kampung Bayam.
"Kami terus berdiskusi untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok, kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," katanya.
3. Warga belum tempati rusun
Diketahui, Kampung Susun Bayam untuk menampung warga Kampung Bayam sebenarnya sudah diresmikan Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022 atau beberapa hari sebelum lengser dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun, sampai saat ini warga eks Kampung Bayam belum menempati hunian tersebut. Sejumlah warga pun terlantar, ada yang memilih tinggal di tenda, adapula yang bertahan di rusun. Terbaru, Jakpro melaporkan warga Kampung Bayam ke polisi.
Salah seorang warga yang tinggal di Kampung Susun Bayam, Muhammad Furqon, mengatakan, sejak estafet kepemimpinan Jakarta berpindah dari Anies ke Heru, tidak pernah warga berdialog langsung dengan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
"Pj tidak pernah berdialog dan bertemu dengan kami. Lucunya saat audiensi pun dioper, padahal pemegang aturan kan Pj Gubernur. Ini sebenarnya mudah, kok njlimet, kami dikriminalisasi, diintimidasi," ujar Furqon belum lama ini.
