Heru Tak Mau Dikambinghitamkan, Anies: Rakyat yang Menilai
- Anies Baswedan menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam proses demokrasi.
- Anies juga mengungkapkan harapan rakyat terhadap Jakarta yang lebih setara dan memberikan kesempatan yang lebih luas.
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membela diri terkait anggapan Anies Baswedan terkait program pemerintahannya yang tidak dilanjutkan.
Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, rakyat menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov). Menurut dia, rakyat akan menilai apakah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil.
Pernyataan ini sekaligus menjawab Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang tak mau dikambinghitamkan karena disinggung tak mau melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.
Anies kemudian mengatakan, masyarakat memiliki ruang seluas-luasnya untuk menilai kinerja dari pemerintahnya karena menjadi bagian dari sebuah proses demokrasi.
"Adapun tentang kinerja dari pemprov itu adalah rakyat yang nanti akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan," kata Anies saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir PKB, di Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).
1. Anies mau Jakarta lebih setara
Lebih jauh, Anies mengatakan, yang diinginkan rakyat saat ini adalah bagaimana Jakarta ke depan bisa lebih setara. Menurut dia, rakyat menginginkan Jakarta yang lebih bisa memberikan kesempatan.
"Kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan jadi fokus kami pada rakyat, pada masyarakat Jakarta," kata dia.
Secara personal, Anies mengaku tak mau ikut berkomentar banyak mengenai kinerja Pemprov Jakarta. Termasuk mengenai kebijakan Pemprov Jakarta yang memecat ratusan guru honorer.
Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk bersama-sama mengkritik kinerja pemerintahnya.
"Saya selalu mengambil posisi bahwa kebijakan yang dibuat oleh penerus kemarin dan sekaeang ada Pj dan Pemprov DKI Jakarta itu tidak dikomentari, biarkan masyarakat yang mengomentari," tutur dia.
2. Heru akui merapikan program kerja Anies
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara terkait anggapan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menilai ada program di pemerintahannya yang tidak dilanjutkan.
"Saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada," ujar Heru.
Heru mengaku, hanya merapikan program Anies yang sudah berjalan sesuai dengan aturan. Dia mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) besutan Anies dan guru honorer.
"Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Gak juga, ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," imbuh dia.
3. Heru tak mau dikambinghitamkan
Heru lantas mempersilakan semua pihak untuk berlaga pada Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar November mendatang.
Namun, ia meminta agar peserta yang akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024, tidak mengkambinghitamkan dirinya.
"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata dia.
