279 Juta Data Penduduk Bocor, KSP: Harus Diusut Tuntas
Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani angkat bicara soal dugaan kebocoran data penduduk. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan setidaknya ada 279 juta data penduduk Indonesia diperjualbelikan.
“Sepanjang dalam bingkai konstitusi dan regulasi, aktivitas masyarakat sipil harus dilindungi,” kata Jaleswari lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5/2021).
1. Kebocoran data penduduk meresahkan masyarakat
Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)Jaleswari mengatakan bocornya data penduduk sangat meresahkan masyarakat. Sebab, sejumlah aktivis masyarakat sipil dan beberapa tokoh masyarakat menyatakan merasa terteror.
Mereka mengalami peretasan atas nomor kontak pribadi dan akun media sosialnya, serta mendapat panggilan telepon bertubi-tubi dari nomor tidak dikenal.
“Kejadian tersebut terjadi di berbagai kesempatan yang berbeda. Pada saat bersamaan terdapat informasi terjadinya kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan di dunia maya,” ujar dia.
Baca Juga: Data 279 Juta Penduduk RI Bocor hingga Aturan Baru ATM Link
2. KSP minta kementerian terkait usut tuntas kebocoran data penduduk
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Program Literasi Digital Nasional bertajuk Indonesia Makin Cakap Digital di Basket Hall, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/5/2021). (Dok. Kominfo)Editor’s picks
Jaleswari menjelaskan masyarakat sipil berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah serta melakukan edukasi publik. Menurutnya, masyarakat sipil merupakan elemen penting penyangga demokrasi yang sehat.
Oleh sebab itu, ia menegaskan, data pribadi penduduk harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Ia meminta kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya.
“Para pihak harus bertanggung jawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas. Saat ini, Pemerintah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi dan telah masuk Prolegnas 2021,” ujar dia.
3. Data penduduk yang bocor diduga dari BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Berdasarkan hasil investigasi Kominfo, sampel data yang beredar diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hari ini Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola untuk proses investigasi," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui siaran tertulis, Jumat (21/5/2021).
Dedy mengatakan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun ini merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).
"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," kata dia.
Baca Juga: Kebocoran Data Pribadi, Kemenkominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
