Jokowi Ingatkan KPU: Keteledoran Teknis Berimplikasi Politis
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tinggal 45 hari lagi berjalan dengan baik. Sebab menurutnya keteledoran teknis bisa berimplikasi isu-isu politis.
Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan di acara konsolidasi nasional Pemilu 2024 di Istora Senayan, Sabtu (30/12/2023).
“Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail. Sebab, ketelodoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat menggantu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi kita,” kata Jokowi.
1. Jokowi sebut terdapat 204.807.222 rakyat Indonesia sebagai pemilih
Jokowi menjelaskan, Pemilu 2024 ini sangat kompleks karena pemilu serentak yakni Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu ia meminta KPU pusat hingga daerah harus siap.
“Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap,” kata Jokowi.
“Dan melibatkan angka terakhir yang saya terima 204.807.222 di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 parpol nasional, dan 6 partai lokal Aceh,” imbuhnya.
2. Jokowi minta KPU memastikan tahapan Pemilu berjalan baik
Jokowi mengimbau agar KPU menjalankan perintah undang-undang dengan memastikan Pemilu berjalan baik. Ia meminta KPU memastikan tata kelola, kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik, kesiapan sistem dan teknologinya harus baik.
“Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya hati-hati,” ujarnya.
3. Jokowi mingimbau agar jangan sampai terjadi peretasan
Jokowi kemudian mengingatkan bahwa saat ini Indonesia berada di era digitalisasi. Sehingga sedikit saja ada ketidakcermatan, bisa langsung mengganggu kepercayaan masyarakat.
“Sehingga, saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini,” ujar Jokowi.
