Jupiter Dukung Transportasi Kepulauan Seribu Dikelola Transjakarta
- Anggota Komisi B DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter mendukung penguatan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu demi akses yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.
- Jupiter mengusulkan layanan dikelola langsung oleh TransJakarta tanpa membentuk anak perusahaan baru, karena perusahaan itu dinilai telah memiliki pengalaman, sistem, SDM, dan kapasitas manajerial.
- Pengelolaan terpadu oleh TransJakarta dinilai mempercepat kebijakan operasional, integrasi tiket hingga keselamatan, serta memastikan warga Kepulauan Seribu mendapat layanan publik memadai.
Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan transportasi laut bagi warga menuju Kepulauan Seribu.
Menurutnya, peningkatan layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
"Saya mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan dan memperkuat layanan transportasi bagi warga Jakarta menuju Kepulauan Seribu," ujar Jupiter dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT TransJakarta, Rabu (2/9/2026).
1. Pengelolaan diserahkan ke Transjakarta
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza di Balai Kota, Selasa (4/11/2025)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Namun, Jupiter menilai pengelolaan transportasi tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Sehingga, TransJakarta tak perlu membentuk anak perusahaan baru.
"Sebaiknya layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu langsung dikelola oleh TransJakarta, yang sudah memiliki pengalaman, sistem, sumber daya manusia, serta kemampuan manajerial dalam mengelola layanan transportasi publik," ucap pria yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta.
2. Tidak menambah struktur baru
Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) parkir ilegal Jakarta, Rabu (17/9/2025). (IDN Time/Dini Suciatiningrum) Sehingga, lanjutnya, niat baik untuk menghadirkan pelayanan publik jangan sampai menambah rantai birokrasi dan struktur organisasi baru yang pada akhirnya membutuhkan biaya tambahan.
"Yang kita butuhkan adalah kecepatan mengambil keputusan, efisiensi anggaran, profesionalisme pengelolaan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
3. Perkuat institusi yang ada
Suasana Pulau Onrust, Kepulauan Seribu. (IDN Times/Alya Cahyarini) Jupiter mengatakan pengelolaan langsung oleh TransJakarta juga dapat mempercepat penerapan kebijakan hingga tingkat operasional. Menurutnya, sejumlah aspek seperti sistem tiket, pembayaran, standar pelayanan, pengawasan, keselamatan, hingga integrasi dengan moda transportasi lain akan lebih mudah dilakukan jika berada dalam satu pengelolaan.
"Dengan dikelola langsung oleh TransJakarta, kebijakan strategis dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional," katanya.
Jupiter juga menekankan Kepulauan Seribu tidak semata-mata menjadi kawasan tujuan wisata. Wilayah tersebut merupakan bagian integral dari DKI Jakarta sehingga masyarakatnya berhak memperoleh pelayanan transportasi publik yang memadai.
"Jangan menambah lembaga, tetapi perkuat institusi yang sudah ada. Jangan memperpanjang birokrasi, tetapi percepat pelayanan," kata Jupiter.
