Kasus Malaria di Lombok Naik 3 Kali Lipat, Gunung Sari Status KLB
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta semua pihak segera melakukan upaya penanganan kejadian malaria di Lombok. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo mengatakan, usai terjadinya gempa bumi di Lombok dan sekitarnya, masyarakat yang menjadi korban bencana sangat rentan terkena penyakit.
"Sehingga upaya-upaya antisipasi serta penanganan kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan dinas terkait," ujar Sigit di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/9).
Sebelumnya, telah ditemukan 2 kasus malaria di Desa Bukit Tinggi, Dusun Batu Kemalik wilayah Puskesmas Penimbung, 26 Agustus.
"Untuk memastikan dan mencari korban selanjutnya, telah dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat disertai dengan pelaksanaan kontak survei dan Mass blood survey (MBS) malaria di wilayah asal kasus tersebut sejak 28 Agustus kemarin," tambah Sigit.
1. Kasus malaria meningkat 3 kali lipat
Sigit menjelaskan, hasil surveilans atau pengamatan penyakit sejak minggu 1 sampai dengan minggu ke-36 tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat dua kabupaten yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa (KLB), yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur.
"Kedua kabupaten tersebut terjadi peningkatan kasus malaria terkonfirmasi lebih dari 3 kali lipat. Kami upayakan begitu ada kasus, kami lakukan mass blood survey (MBS), dari hasil survei itu ditemukan ada yang positif malaria," ungkapnya.
2. Kecamatan Gunung Sari berstatus KLB
Sigit menjelaskan, status KLB telah ditetapkan oleh bupati Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari sejak 8 september 2018. Menurut Sigit, ada beberapa syarat penetapan KLB, seperti jumlah kasus meningkat 2 kali lipat, ada bayi positif malaria, dan ada kematian yang diduga akibat malaria.
"Kami bisa nyatakan itu adalah KLB. Tetapi sampai saat ini tidak ada korban meninggal dunia akibat malaria di Lombok," ungkapnya.
Sigit menjelaskan, penanganan kecamatan berstatus KLB dengan yang tidak KLB pada prinsipnya sama saja.
"Penanganannya sama, hanya saja yang KLB tentu lebih kami perhatikan. Kasus malaria ini, kan, salah satunya akibat bencana gempa kemarin. Masyarakat kesulitan mendapatkan air sehingga ada yang mencari ke tempat-tempat yang tidak sehat," ungkapnya.
3. Pemerintah segera melakukan rakornis
Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah melakukan Mass Blood Survey (MBS) dan MFS (Mass Fever Survey), pengamatan dan pengendalian vektor, inventarisasi logistik obat-obatan di NTB, distribusi Kelambu berinsektisida sebanyak 2.400 lembar), serta pelatihan Tenaga Mikroskopis (untuk meningkatkan kembali keakuratan identifikasi malaria).
"Kami di jajaran Kemenko PMK akan segera menggelar rakornis untuk mempercepat penanganan Malaria di Lombok. Selain itu, seluruh masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap dampak kesehatan pascagempa," ujar Sigit.
Selain malaria, terdapat 5 penyakit yang perlu diantisipasi masyarakat, di antaranya Diare akut, Pneumonia, suspek campak, influenza, dan suspek HFMD.
