Kemenkes Temukan 174.694 Kasus ISPA Akibat Karhutla
Kemenkes menemukan 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus 2026 hingga 21 September 2026.
Sebanyak 40.363 kasus ISPA dari total temuan dialami oleh balita.
Kemenkes menyalurkan logistik kesehatan, menyiapkan pengujian kualitas udara, serta merekomendasikan pertimbangan PJJ bagi sekolah.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ditemukan di wilayah terdampak kebakaran hutan lahan (karhutla) sejak 18 Agustus 2026 hingga 21 September 2026.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, dari jumlah tersebut ada sebanyak 40.363 kasus ISPA yang dialami balita.
1. Per 21 September ada 4.522 kasus ISPA
Anak terkena ISPA akibat polusi udara yang buruk. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, mengatakan, data terkini terdapat 4.533 kasus ISPA.
"Data untuk hari ini, ada 4.533. Jadi yang sisanya sudah sembuh atau sehat kembali," kata Then, dikutip dari ANTARA, Selasa (22/9/2026).
2. Ada tujuh wilayah karhutla yang diperhatikan
Ilustrasi karhutla di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal) Kemenkes memberi perhatian terhadap tujuh wilayah terdampak karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Then mengatakan, pihaknya juga mengirimkan berbagai peralatan dan logistik kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla.
"Kita melakukan mobilisasi bantuan logistik berupa konsentrator oksigen, masker, tabung oksigen, dan termasuk menyiapkan Labkesmas untuk membantu pengujian kualitas udara, dan menggerakkan tenaga cadangan kesehatan (TCK)," ujar dia.
3. Kirim logistik dan sarankan PJJ
Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F) Kemenkes juga mengirimkan berbagai peralatan dan logistik kesehatan ke wilayah-wilayah tersebut.
"Kita melakukan mobilisasi bantuan logistik berupa konsentrator oksigen, masker, tabung oksigen, dan termasuk menyiapkan Labkesmas untuk membantu pengujian kualitas udara, dan menggerakkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) di kabupaten/kota," ujar dia.
Termasuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah.
