Keterlibatan Perempuan di DPR Tembus Angka 20 Persen
Jakarta, IDN Times - Keterwakilan perempuan di DPR 2019 menyentuh angka 20,52 persen. Hal itu dicatat dalam hasil survei yang dilakukan lembaga riset sosial politik Cakra Wikara Indonesia, dilansir dari Antara.
Keterlibatan perempuan dalam demokrasi berpolitik di Indonesia telah bergejolak sejak lama. Pada 1950-an, partai politik di Indonesia berinovasi dengan melibatkan perempuan di tiap lini demokrasi politik. Salah satunya dengan membentuk partai perempuan seperti Partai Perwamu (Persatuan Wanita Murba) dan Parkiwa (Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita).
Kini, lampu hijau keterlibatan perempuan telah semakin besar dalam dunia politik dan pemerintahan.
1. Naik dari 17,32 persen di periode sebelumnya
Angka tersebut naik dari periode 2014-2019 yakni sekitar 17,32 persen. Kini, dari 575 kursi di DPR, 118 di antaranya ditempati oleh perempuan.
"Angka ini menjadi angka tertinggi representasi perempuan selama pemilu Indonesia sejak 1955," ujar peneliti Cakra Wikara Indonesia Anna Margret di Jakarta, Jumat (25/10).
Partai paling dominan jumlah perempuannya adalah PDIP yakni 26 kursi, kemudian Golkar dan Nasdem dengan perolehan 19 kursi.
2. Dipengaruhi oleh kewajiban 30 persen kuota perempuan per parpol
Angka yang meningkat ini dipengaruhi dengan semakin banyaknya nama-nama perempuan yang berkecimpung di pencalonan anggota DPR. Ini semakin ditunjang dengan aturan undang-undang yang mewajibkan partai politik menyediakan 30 persen kuota bagi perempuan dalam pencalonan legislatif.
3. Sulawesi Barat urutan pertama calon DPR perempuan terbanyak
Catatan Cakra Wikra menyebutkan, di sejumlah provinsi, angka partisipasi pencalonan perempuan bisa melampaui angka 50 persen. Misalnya, di Sulawesi Barat yang angka calon perempuannya sebesar 56,14 persen. Itu menjadi provinsi tertinggi jumlah calon DPR RI perempuan.
4. Pemilih kini lebih cerdas
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Khariroh Ali menyebutkan faktor lainnya adalah bahwa pemilih kini juga sudah semakin cerdas dalam memilih kandidat yg sesuai dengan kinerjanya. Gender bukan lagi rintangan dalam elektabilitas sebagai calon legislatif.
"Sering kali calon-calon perempuan itu sudah memiliki modal sosial dan politik, sehingga mereka bisa terpilih tanpa mengeluarkan modal besar," kata Khariroh Ali.
