Ketua DPRD: Di Jakarta Masih Ada Permukiman Kumuh, 1 Km dari Istana
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Prasetyo mencontohkan masalah permukiman kumuh yang masih membayangi Jakarta. Oleh karena itu, Prasetyo memastikan DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi pengawasan dalam rapat badan anggaran.
"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara, namanya Johar dan Tanah tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," ujar Pras dalam keterangan, Kamis (25/4/2024).
1. Pemprov tak DKI fokus merawat Jakarta
Oleh karena itu, dalam Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan skala prioritas. Sehingga, APBD DKI Jakarta lebih berkualitas.
"Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," ujarnya.
2. Program kerja hanya normatif
Prasetyo mengaku telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
"Jadi pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ungkapnya.
3. Pemprov diminta buat terobosan
Ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta membuat terobosan baru untuk menuntaskan permasalahan di Jakarta. Seperti penanganan banjir dan kemacetan.
“Coba buat terobosan yang baik, terus terang aja nanti di dalam rapat Banggar (Badan Anggaran -red), kalau masih ada program yang kurang maksimal akan saya coret. Saya pernah nyoret yang namanya sumur resapan,” ujarnya.
