Kronologi Kemenangan Jadi Ketum PPP Versi Kubu Agus Suparmanto
Jakarta, IDN Times - Kubu Agus Suparmanto mengklaim jagoannya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Muktamar X. Pimpinan Sidang Muktamar X 2025-2030, Muhammad Qoyyum Al Jabbar, menjelaskan kronologi kemenangan Agus menjadi Ketua Umum.
Menurutnya, pimpinan sidang Muktamar X, Amir Uskara, yang menyatakan Muhamad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum PPP tidak menghiraukan interupsi yang disampaikan oleh para peserta.
"Sidang Paripurna I dibuka oleh salah satu Panitia SC yaitu Amir Uskara dan mendapatkan interupsi oleh floor yang meminta Pimpinan Sidang ditentukan oleh Muktamirin. Namun Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberi kesempatan untuk peserta mengungkapkan pendapatnya," ujar Qoyyum dalam keterangannya, dikutip Senin (29/9/2025).
"Muktamirin mengungkapkan keberatan atas kepemimpinan sidang yang statusnya adalah ketua tim pemenangan salah satu Calon Ketua Umum dan meminta sidang dipimpin oleh Ketua SC dan Sekretaris SC Muktamar namun tidak diindahkan," lanjutnya.
1. Hal yang dianggap jadi pemantik kericuhan Muktamar PPP
Pada Muktamar X PPP, terjadi kericuhan. Menurutnya, itu terjadi karena jalannya sidang tidak berjalan dengan baik.
"Pak Amir mengungkapkan kalimat menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta Muktamar dengan pernyataan, 'meski kalian DPW dan DPC, tetapi saya yg menentukan karena saya yang pegang palu'," kata dia.
Qoyyum menjelaskan, pernyataan tersebut dianggap mengundang perselisihan antar peserta Muktamar.
"Dengan kekosongan pimpinan sidang, muktamirin menuntut sidang dilanjutkan oleh panitia SC Muktamar yang masih hadir dan pengurus PH DPP PPP, untuk melanjutkan sidang secara adil dan konstitusional, dengan mempertimbangkan pendapat para muktamirin," ujar dia.
2. Muktamirin disebut mendaulat panitia SC untuk melanjutkan sidang
Dalam kesempatan itu, Qoyyum menyebut, Muktamirin mendaulat beberapa panitia SC termasuk dirinya bersama Komaruddin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfiyah, Chairunnisa, Ainul Yakin, Dahliah Umar dan KH. Musyafa’ Noer untuk melanjutkan sidang Muktamar.
"Sidang dilanjutkan membahas Sidang Paripurna I terkait pembahasan jadwal acara, dan tatib muktamar dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Komarudin Taher," ujar dia.
Pada sidang paripurna II, pimpinan sidang memanggil Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk masuk ke ruangan yang beragendakan laporan pertanggungjawaban DPP PPP 2022-2025. Saat sudah dipanggil, tidak ada respons dari Mardiono.
"Sidang dilanjutkan dengan Paripurna ke III dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Ainul yakin tentang Pandangan Umum DPW-DPW. Semua DPW yang diwakili oleh empat zona Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi-Bali-Nusra-Maluku-Papua, menyampaikan menolak LPJ Plt Ketum Mardiono. Dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum tersebut Ketua DPW PPP se Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025," kata dia.
Pada sidang paripurna IV, dibacakan persyaratan calon ketua umum. Pada sidang ke VI, Qoyum dan Sekretaris Dahliah Umar, pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat 1 Calon yang Bernama H. Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai.
"Pimpinan sidang menyampaikan kepada Muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan H. Agus Suparmanto. Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih H Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030," kata dia.
3. Klaim kemenangan versi Mardiono
Sebelumnya, kubu Mardiono juga mengklaim kemenangannya. Pada saat itu, pimpinan sidangnya adalah Amir Uskara.
"Selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara usai sidang.
Amir tak memungkiri sidang dalam Muktamar PPP sempat terjadi berbagai dinamika. Namun dia menegaskan, terpilihnya Mardiono secara aklamasi sudah sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai.
"Memang ada sedikit dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi, dalam pembahasan tatib muktamar, cuma dalam pasal 11 di rancangan tatib muktamar itu sudah dijelaskan bahwa pada pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar," ucap dia.
"Setelah itu saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu," lanjutnya.
