Initial Meeting G20, RI Fokus Peran Perempuan di Sektor Swasta-Publik
Ilustrasi perempuan muda (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terlibat dalam Rapat Awal atau Initial Meeting G20 Empower yang diselenggarakan secara virtual, Senin (24/1/2022) lalu.
Rapat yang digelar oleh aliansi pemerintah Indonesia dan pihak swasta untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Keterwakilan Ekonomi Perempuan ini, bertujuan membahas isu prioritas dan rangkaian acara G20 Empower yang akan diselenggarakan sepanjang Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA Indra Gunawan menyatakan, keterlibatan dan peran perempuan di sektor swasta dan publik menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan G20 Indonesia.
“Kami percaya melalui kerja sama global ini, tantangan yang dihadapi perempuan khususnya dalam pemulihan pandemi COVID-19 akan berkurang, termasuk melalui kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Indra dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).
Baca Juga: Jokowi Sampaikan 3 Prioritas Presidensi G20 RI di Forum Ekonomi Dunia
1. Indonesia akan dorong UMKM yang dijalankan oleh perempuan
Pekerja memproduksi sepatu Tori berbahan kain tenun di Ruang Produksi Terampil Sejahtera, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Novrian ArbiIndra mengatakan, Indonesia akan mengawal dan memastikan adanya akses yang setara terkait pelayanan vaksinasi COVID-19, ekonomi digital, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
“Selain itu, kami juga mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM yang dijalankan oleh perempuan,” katanya.
2. G20 jadi momen mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan
Editor’s picks
KemenPPPA hadiri initial Meeting G20 Empower. (dok. KemenPPPA)Pandangan serupa juga diutarakan oleh Chairwoman G20 Empower, Yessie D. Yoesetya. Dia mengatakan, G20 Empower adalah aliansi paling inklusif yang digerakkan oleh pemerintah dan pihak swasta. Tujuannya untuk menjalankan aksi guna mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20.
Ada tiga tema penting di dalamnya, yakni akuntabilitas implementasi Indikator Kinerja Utama atau KPI, perempuan di usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, serta membangun ketahanan digital dan keterampilan masa depan untuk perempuan.
“G20 Empower akan memperkuat isu-isu prioritas dengan menangani perempuan UKM dan kapasitas masa depan perempuan sebagai pemulih ekonomi. Kami akan berkontribusi pada pencapaian Brisbane Goals dengan meminimalkan kesenjangan tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk mendukung 25 persen dari kemampuan kerja dan angkatan kerja perempuan, berinvestasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja,” kata dia.
3. Co-chair country juga turut terlibat
KemenPPPA hadiri initial Meeting G20 Empower. (dok. KemenPPPA)Dalam G20 ini akan ada dua kegiatan hybrid, yaitu Plenary Meeting di Yogyakarta dan G20 Women’s Empowerment Ministerial Meeting di Bali. G20 Empower juga mendapat bantuan dari BCG (Boston Consulting Group) yang mendukung penuh strategi dan implementasi sebagai knowledge partner.
Pada kegiatan Initial Meeting ini, beberapa co-chair country juga turut terlibat, di antaranya Jepang, Italia, Kanada, dan India.
Italia akan fokus pada koordinasi antar mitra, seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Labour Organization (ILO), dan Forum Ekonomi Dunia untuk memanfaatkan pengukuran KPI.
Sementara itu, Jepang fokus pada Buku Pedoman 2022 (Playbook 2022) sebagai hasil utama, serta berencana membuat video terkait pemanfaatan terbaik dari playbook tersebut. Jepang juga akan melakukan wawancara dan berbagi cerita dari para advokat terpilih untuk pemanfaatan yang baik dari praktik dan pengetahuan ketenagakerjaan.
Baca Juga: RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR 18 Januari, Ini Kata Kemen PPPA
Berita Terkini Lainnya
