Jawab Anies, TKN Prabowo Sebut Indonesia Masih Membutuhkan Bansos
Jakarta, IDN Times- Wakil Komandan Tim Pemilih Muda (Fanta) di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, menanggapi kritik dari calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bantuan sosial (bansos) tidak dapat menjadi solusi mengatasi kemiskinan.Â
Menurut Anggawira, bansos masih sangat diperlukan ke dalam sendi-sendi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak dalam situasi sulit.
"Bansos dapat memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan pokok kepada mereka yang memerlukan, membantu mengurangi dampak kesulitan hidup," ujar Anggawira dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).
1. Bansos di negara maju cakup tunjangan pengangguran hingga pendidikan
Ilustrasi sekolah (ANTARA FOTO/Muhammmad Iqbal) Dia menuturkan, bansos di negara maju tidak hanya menangani masalah krisis akibat pandemik atau bencana alam, namun juga mencakup tunjangan pengangguran, bantuan kesehatan, subsidi perumahan, serta program bantuan pendidikan.Â
Di negara-negara maju bansos disebut Anggawira lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
2. Bansos di luar negeri didukung pajak tinggi
Infografis cara memeriksa data bansos tunai (IDN Times/Sukma Shakti) Bahkan, menurutnya bansos di luar negeri didukung oleh perpajakan yang tinggi untuk membiayai kebijakan kesejahteraan dan menjaga keadilan sosial
"Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan kesejahteraan sosial yang menyediakan dukungan finansial dan layanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini Indonesia sudah mengarah ke perbaikan sistem penyaluran bansos dengan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan untuk mendistribusikan bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
3. Deretan bansos yang pernah diberikan pemerintah
Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK) Sebelumnya, Anies menyoroti kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan bukan sosial. Menurut pasangan Cak Imin ini, jika tata niaga negara bagus maka bansos dianggap tidak perlu karena pendapatan pekerja sudah cukup.
Anggawira menjabarkan pada masa COVID-19 pemerintah pusat memberikan pernah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt.Â
Kemudian, pemerintah meluncurkan bansos produktif untuk 13 juta UMKM. Pemerintah kemudian memberikan bantuan lewat kartu prakerja untuk 10 orang pegawai di-PHK lewat program kartu Prakerja. Kemudian modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja di luar program Prakerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13.
