Kaum Perempuan Tolak Keberpihakan Jokowi pada Salah Satu Paslon
Jakarta, IDN Times - Sebagai bentuk keberpihakan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), gerakan masyarakat yang menamakan diri sebagai Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM memperingatkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait campur tangan dalam proses pemilihan umum (pemilu).
Mike Verawati, Anggota Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM sekaligus Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menyoroti kecenderungan Jokowi untuk memberi dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menciptakan ketidaknetralan yang dianggap merugikan demokrasi.
"Seriuan kita hari ini lebih kepada pemimpin negara yaitu presiden dan lebih khususnya lagi Jokowi, untuk berhenti melakukan campur tangan dalam proses pemilu terutama keberpihakan terhadap paslon tertentu," kata Mike dalam aksi yang digelar di depan Monas, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
1. Perempuan menolak pemimpin negara yang arahkan dukungungan pada paslon
Mimbar Demokrasi Perempuan: Mendesak Presiden Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemilu di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit) Mike menekankan memang Indonesia adalah negara demokratis di mana setiap warga memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka.
Namun, dia menyayangkan jika pemimpin negara memberikan dukungan yang nyata terhadap paslon tertentu.
"Ketika presiden sebagai pemimpin negara memberikan sikap yang mengarahkan kepada paslon tertentu, kami perempuan menolak," kata dia.
Ini jadi bentuk keprihatinan terhadap potensi pengaruh pemimpin negara dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin.
2. Paslon yang didukung punya catatan pelanggaran HAM
Mimbar Demokrasi Perempuan: Mendesak Presiden Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemilu di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit) Mike menyoroti paslon yang diduga mendapat dukungan dari Jokowi, yang menurutnya memiliki catatan pelanggaran HAM dan belum mendapat pertanggungjawaban negara.
Kaum perempuan lainnya menilai bahwa mendukung paslon dengan catatan pelanggaran HAM adalah langkah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
"Apalagi ketika paslon yang dipilih adalah paslon atau dipihak oleh Jokowi adalah paslon yang memiliki catatan pelanggaran HAM yang itu belum mendapat pertanggungjawaban negara sampai saat ini," kata dia.
3. Kompak kenakan pakaian bernuansa ungu
Mimbar Demokrasi Perempuan: Mendesak Presiden Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemilu di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit) Dalam aksi ini, Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mengenakan pakaian bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasan.
Mimbar demokrasi ini diisi dengan pembacaan orasi hingga puisi.
