Pramono Anung Bakal Pindahkan Patung MH Thamrin ke Museum

- Gubernur DKI Jakarta akan memindahkan patung MH Thamrin ke Museum MH Thamrin sebagai bagian dari penghormatan.
- Pemindahan tersebut batal ke Jalan MH Thamrin setelah diskusi dengan mantan gubernur Fauzi Bowo.
- Rencana merenovasi museum MH Thamrin dan membuat patung baru yang lebih besar dengan dana non-APBD.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memindahkan patung tokoh MH Thamrin yang ada di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin ke Museum MH Thamrin.
Awalnya patung MH Thamrin yang ada di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan akan dipindahkan ke Jalan MH Thamrin, tapi batal setelah dia berdiskusi dengan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.
"Saya diskusi dengan Bang Foke, patung (MH Thamrin) ini bukan patung yang dibuat besar. Seizin Bang Yos dan Bang Foke, patung ini nanti kami taruh di Museum MH Thamrin," ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
1. Museum MH Thamrin juga akan diperbaiki

Dengan begitu, pihaknya juga akan merenovasi museum MH Thamrin. Karena menurutnya fasilitas yang ada sangat kurang lengkap, dibandingkan dengan perangkatnya.
"Sehingga dengan demikian, sekaligus museum itu akan kita renovasi. Saya sudah melihat sendiri, museumnya perangkatnya lengkap, tetapi fasilitasnya kurang sekali," katanya.
2. Pemindahan patung bagian dari penghormatan

Pemindahan patung MH Thamrin dari persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin ke Museum MH Thamrin, kata Pramono, sebagai bagian dari penghormatan.
"Patung MH Thamrin yang sekarang kita pindahkan ke sana sebagai bagian dari penghormatan," kata dia.
3. Tetap menaruh patung MH Thamrin di Jalan MH Thamrin

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan meletakkan patung MH Thamrin di Jalan MH Thamrin. Patung ini nantinya dibuat baru dan lebih besar. Rencananya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun bisa diupayakan dari dana lainnya.
"Jadi yang pertama untuk Patung MH Thamrin, saya sedang mengupayakan tidak menggunakan dana APBD. Sebab kalau dana APBD terlalu lama, sementara di Jakarta ini bisa dengan dana-dana yang lainnya, apakah CSR atau KLB, atau SLF, dan macam-macam," katanya.