Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Dukung Program Tiga Juta Rumah
- Program Tiga Juta Rumah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil
- Pembangunan tiga juta rumah akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional
- Perguruan tinggi diharapkan ikut menyosialisasikan program dan memberikan kritik konstruktif
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak perguruan tinggi berperan aktif dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah, yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Rabu (5/11/2025) malam.
1. Program pro-rakyat untuk wujudkan keadilan sosial
Tito menegaskan, program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo. Negara, ujarnya, harus hadir dan melakukan intervensi kebijakan untuk melindungi kelompok lemah.
"Oleh karena itulah lahir program-program yang pro kepada rakyat. Mulai dari program Tiga Juta Rumah untuk rakyat yang tidak mampu, kemudian program MBG untuk melindungi masyarakat, anak-anak agar mereka sehat, ibu hamil, program-program desa nelayan, program Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.
2. Dorong pertumbuhan ekonomi dan sektor industri
Menurut Mendagri, pembangunan tiga juta rumah akan memacu pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor perbankan, properti, dan industri bahan bangunan.
"Kalau rumah-rumah dibangun, rumah ini kan memerlukan material. Industri material akan bergerak. Industri baja, semen, batu bata, kayu, aluminium, semua akan bergerak dengan adanya program Tiga Juta Rumah," ujarnya.
3. Perguruan tinggi didorong jadi mitra sosialisasi dan penelitian
Mendagri mengajak kalangan akademisi untuk ikut menyosialisasikan program Tiga Juta Rumah kepada masyarakat. Ia menilai, suara perguruan tinggi lebih didengar publik dan dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Selain itu, kampus juga diharapkan memberikan kritik konstruktif dan melakukan penelitian untuk mendukung keberhasilan program.
"Di samping tentunya tetap kita membutuhkan kritik, daya kritis dari perguruan tinggi. Hal yang kurang bagus, yang telah dikerjakan, apa yang sudah positif yang perlu terus dipertahankan, itu kita mengharapkan dukungan dari kalangan perguruan tinggi," tandasnya.
