Mendagri Tito Besok Lantik 5 Pejabat Sementara Gubernur

Pihak yang menolak adanya rangkap jabatan struktural bagi ASN adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva. Menurut Hamdan, ASN sebaiknya tidak diberikan beban tambahan pekerjaan untuk menjadi pejabat sementara gubernur. Tujuannya, agar mereka bisa berkonsentrasi penuh saat menjalankan tugasnya. 

"Penting untuk menjamin konsentrasi penuh penjabat kepala daerah dengan memastikan, penjabat kepala daerah tidak merangkap jabatan di jabatan struktural di eselonnya yang sebelumnya,” ujar Hamdan seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, 19 April 2022. 

Ia menuturkan, menjelang Pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024, pejabat struktural di kementerian pasti memperoleh beban kerja yang tinggi, terlebih Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, penjabat kepala daerah juga akan berhadapan dengan persiapan pemilihan umum di daerah mereka masing-masing bertugas. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi seorang penjabat kepala daerah, apabila masih secara aktif memegang jabatan yang sebelumnya.

"Kalau dirangkap, akan menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam membagi waktu bagi penjabat kepala daerah. Apakah konsentrasi penuhnya mengurus daerah atau melaksanakan urusan birokrasi di kementerian?" tanya Hamdan. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 April 2022 menolak permohonan judicial review (JC) Undang-Undang Pilkada yang pernah diajukan Dewi Nadya Maharani dan lima orang lainnya, terkait pengisian posisi kepala daerah. Mereka menguji dua pasal ke MK yakni Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 201 ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016. 

Pasal 201 ayat (1) berbunyi "untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan, Pasal 201 ayat (11) berbunyi "untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara, keenam pemohon berharap masa jabatan kepala daerah yang semula habis pada 2023 dan 2024, dapat diperpanjang hingga Pilkada 2024. Pemohon juga berharap kepala daerah yang bersangkutanlah yang menyiapkan pilkada pada 2024.

Mereka tak setuju bila posisi kepala daerah yang kosong bakal diisi sementara waktu oleh penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Setidaknya ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya bakal berakhir pada 2022.

Sementara, keenam pemohon menilai penentuan penjabat sementara bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pilkada yang demokratis. Tetapi, sembilan hakim MK sepakat menyebut penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 tidak melanggar hak konstitusional pemilih. 

"Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang telah dipilih oleh pemohon dan berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 dan tidak diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan hukum jabatan kepala daerah hingga pilkada serentak nasional 2024 seperti yang didalilkan oleh pemohon, bukan persoalan konstitusionalitas norma," ungkap sembilan hakim MK yang dikutip dari putusan nomor 15/PUU-XX/2022.

Hakim MK dalam dalilnya menyatakan, pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian mengacu kepada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai kepolisian. Bila merujuk ke Pasal 47, maka sudah ditentukan, prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 

"Sementara, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung," demikian kata MK. 

MK juga menyebut, prajurit aktif TNI bisa menduduki di instansi tersebut didasarkan atas permintaan dari pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, serta tunduk kepada ketentuan administrasi yang berlaku di instansi tersebut.

Sedangkan, bagi personel kepolisian ditentukan di Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002. Di sana tertulis, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan dari atau pensiun dari dinas kepolisian. 

"Jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri," kata MK. 

Berikut ini daftar 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022:

A. Gubernur

B. Bupati

C. Wali Kota