Riau dan Jambi menjadi dua provinsi yang menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, kata Menhut, hotspot karhutla di Riau tercatat nol selama dua hari terakhir, dalam pemantauan yang disampaikan Menteri Kehutanan.
Menhut Sebut Karhutla Menurun, tapi Belum Aman karena Ancaman Puncak El Nino
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Penanganan intensif selama Agustus menurunkan hotspot karhutla; Riau mencatat nol hotspot dua hari, sementara Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan.
- Pemerintah tetap siaga karena El Nino menguat sejak Agustus dan diperkirakan memuncak pada September 2026, dengan tantangan hotspot masih relatif tinggi di Kalimantan Barat dan Tengah.
- Pemerintah menargetkan dampak karhutla 2026 di bawah 2015, menekankan kolaborasi pemadaman serta penegakan hukum atas kebakaran yang diduga dipicu aktivitas manusia.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan tren penurunan, setelah pemerintah dan berbagai pihak melakukan penanganan secara intensif selama sebulan terakhir.
Namun, kondisi tersebut belum membuat pemerintah berpuas diri, karena Indonesia masih menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada September 2026.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan kondisi saat ini justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers Pengendalian Kebakaran Hutan di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
1. Angka hotspot karhutla mulai menunjukkan penurunan
Menhut Konferensi Pers Pengendalian Kebakaran Hutan Raja menjelaskan data pemantauan pemerintah menunjukkan jumlah hotspot atau titik api di sejumlah wilayah mengalami penurunan, setelah penanganan dilakukan secara intensif selama Agustus.
Di Sumatra Selatan, dari 37 hotspot yang terpantau, setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya 11 yang teridentifikasi sebagai fire spot. Sementara, di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot juga turun dari 22 menjadi satu berdasarkan pemantauan secara real time.
“Kalau hotspotnya nol, insyaallah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif. Dan ini sekali lagi data dari malam tadi, jam 23.59, tengah malam yang lalu,” ungkap Menhut.
Di tengah tren penurunan secara umum, Menhut menyebut, pemerintah masih menghadapi tantangan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang masih memiliki jumlah hotspot relatif tinggi. Meski begitu, pemantauan real time menunjukkan adanya penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya.
2. Karhutla belum aman karena September menjadi puncak El Nino
Lahan seluas 673,4 hektare terdampak karhutla di Taman Nasional Way Kambas, petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, Kelurahan Kuala Penet, Kecamatan Resort Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (21/8/2026). (Dok. BNPB) Raja Juli mengungkapkan Agustus menjadi awal menguatnya El Nino, sedangkan puncaknya diperkirakan terjadi pada September 2026. Karena itu, September disebut sebagai periode yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.
Menhut menjelaskan El Nino pada 2026 sama dengan El Nino 2015, yang pada awalnya diperkirakan akan datang 2027, namun datang satu tahun lebih cepat.
"September adalah puncak El Nino. Trennya menurun, harus kita pertahankan, tetapi waspada. Harus sangat waspada, karena September bagi saya adalah ladang perjuangan sesungguhnya,” ungkap Raja Juli.
3. Pemerintah menargetkan karhutla tidak separah 2015
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kembali turun ke wilayah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di di Kerumutan, Kab Pelalawan Prov Riau, Jumat (28/8/2026). (Dok. Kemenhut) Raja Juli menyebut karena El Nino 2026 berada pada level yang sama dengan kondisi 2015, pemerintah menggunakan 2015 sebagai salah satu pembanding dalam penanganan karhutla tahun ini.
Raja Juli mengatakan pemerintah akan berupaya menekan angka karhutla di bawah angka pada saat 2015, termasuk dampak pencemaran udara dan emisinya.
Data luas karhutla pada periode pembanding 2015, Menhut menyebut, luasan karhutla mencapai sekitar 600 ribu hektare, sedangkan hingga Juli 2026 luas yang tercatat sekitar kurang lebih 200 ribu hektare.
“Dan ini belum puncak lagi, ini Agustus belum kita hitung. Nanti kita akan hitung ada proses drone check segala macem, supaya akurat. Nanti akan baru terhitung mungkin di awal-awal September mungkin ya,” ujarnya.
4. Raja juga mengapresiasi pihak yang ikut memadamkan karhutla
Personil gabungan memadamkan api yang membakar 3.25 hektare di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (18/8/2026). (Dok. BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow.) Raja Juli juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penurunan angka karhutla bukan hasil kerja satu kementerian saja, melainkan kerja sama dari seluruh pihak.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat, TNI-Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, BNPB, BMKG, hingga Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berada di garis terdepan pemadaman.
Raja Juli juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang disebut memberikan perhatian langsung terhadap penanganan karhutla, dan memimpin rapat terbatas terkait persoalan tersebut.
“Dan dengan ucapan terima kasih, sekaligus puji syukur tadi, bukan berarti membuat kita berbangga hati, membuat kita menepuk dada bahwa masalah kita sudah selesai, sama sekali tidak. September adalah puncak El Nino,” kata Raja Juli.
5. Raja Juli sebut karhutla bukan terjadi secara alami
Personil gabungan memadamkan api yang membakar 3.25 hektare di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (18/8/2026). (Dok. BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow.) Selain itu, Raja Juli juga menegaskan karhutla yang terjadi saat ini pada dasarnya bukan kebakaran yang muncul secara alami. Ia menyebut kemungkinan besar kebakaran disebabkan aktivitas manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja.
Penyebabnya dapat berupa pembakaran untuk membuka lahan, aktivitas perkebunan atau perladangan, hingga kelalaian seperti membuang puntung rokok. Karena itu, kata Menhut, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Yang lebih nakal lagi tentu adalah yang menempatkan kekeringan ini untuk membersihkan ladang mereka, membersihkan kebun mereka, land clearing, petani kecil maupun yang besar-besar. Inilah yang menjadi tantangan kita,” ungkap Menhut.
