Menko Djamari Prioritaskan Jaga Keamanan di Tengah Marak Demo
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengatakan stabilitas politik dan keamanan menjadi prioritasnya sebagai pembantu presiden. Apalagi beberapa demonstrasi masih berlangsung di sejumlah wilayah.
"Kan kalian dan rakyat juga butuhnya itu (keamanan dan stabilitas). Pasti kebutuhan kita semua bagian dari itu juga (aman)," ujar Djamari di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) malam.
Usai dilantik menjadi Menko Polkam di Istana Kepresidenan, Djamari langsung menggelar rapat internal di kantor Kemenko Polkam. Ia dan Wakil Menko Polkam, Lodewijk F. Paulus, membahas program ke depan dengan jajaran di kementerian tersebut. Djamari mengatakan akan melanjutkan program yang sudah ada di Kemenko Polkam.
"Saya kira program kami tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya kan tidak mungkin buat program karena program yang ada sudah ada jadi tinggal dijalankan saja," katanya.
Ketika ditanyakan fokus ke depan Kemenko Polkam turut memonitor reformasi institusi kepolisian, seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto, Djamari tak membantah kepolisian menjadi lembaga yang ada di dalam koordinasi kementerian yang ia pimpin. Djamari yakin perkembangan dari reformasi kepolisian yang dipimpin Ahmad Dofiri akan turut disampaikan ke Kemenko Polkam.
"Ya, tentunya kami juga akan dilapori atau bisa juga kami yang memberikan masukan," tutur dia.
Djamari juga akan melakukan evaluasi terhadap 10 desk yang sudah ada di Kemenko Polkam. Salah satu yang ia diskusikan apakah desk yang sudah ada perlu diperkuat atau malah dikurangi.
"Itu salah satu yang kami bicarakan, masalah ke dalam. Apakah lebih efektif atau kurang efektif (keberadaan desk). Atau malah perlu diperkuat," katanya.
Ke-10 desk yang dibentuk di Kemenko Polkam yakni Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Pemberantasan Perjudian Daring, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data, Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.
