Menko Polkam Usul Tambah Anggaran Rp3 Triliun untuk Tahun 2025
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengusulkan penambahan anggaran Rp3 triliun untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya.
- Anggaran terbatas menyebabkan Kemenko Polkam tak memiliki pusat komando terkoneksi dengan kementerian dan lembaga serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- Ketujuh desk akan dibentuk dalam 100 hari kepemimpinannya di Kemenko Polkam untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Penambahan anggaran senilai itu dibutuhkan untuk menjalankan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Usulan agar anggaran itu ditambah disampaikan oleh mantan jenderal Polri tersebut ketika melakukan rapat dengan Badan Anggaran pada Senin (2/12/2024).
"Dengan beban tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut sulit untuk direalisasikan," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan video pada Selasa (3/12/2024).
Ia kemudian memberikan contoh minimnya anggaran menyebabkan Kemenko Polkam tak memiliki pusat komando yang terkoneksi dengan kementerian dan lembaga untuk memonitor permasalahan secara langsung. Sementara, kata Budi, penanganan isu politik dan keamanan dalam menjaga stabilitas polkam membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi dan eksekusi di lapangan.
"Selain itu, kami juga membutuhkan platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat atau dumas yang jumlahnya di Polkam sangat banyak. Jumlahnya puluhan ribu," katanya.
Alhasil, kata Budi, tidak semua laporan bisa tertangani dengan baik. Hal itu dikhawatirkan oleh Budi bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
1. Kemenko Polkam diberi anggaran Rp277 miliar pada 2025
Lebih lanjut, Menko Budi mengungkap bahwa berdasarkan surat bersama yang dirilis oleh Bappenas, Kemenko Polkam dan Kementerian Keuangan, institusi yang ia pimpin mendapatkan pagu indikatif Rp277.310.815.000. Anggaran tersebut dinilai sangat terbatas. Itu pun masih harus dibagi dengan sejumlah komisi yang berada di bawah Kemenko Polkam.
"Sehingga, akan berpengaruh pada target-target kerja yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden yang menjadi harapan masyarakat," kata Budi.
Ia kemudian merinci alokasi anggaran tersebut di Kemenko Polkam. Pertama, sekretariat Kemenko Polkam yang dijatah Rp164,5 miliar, kedua, sekretariat Kompolnas dialokasikan Rp13,3 miliar, dan ketiga, sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Rp13 miliar.
2. Kemenko Polkam siapkan 7 desk dalam 100 hari kerja
Lebih lanjut, Budi sempat menyampaikan dalam 100 hari kepemimpinannya di Kemenko Polkam, bakal dibentuk tujuh desk untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Desk tersebut akan bekerja secara simultan selama tiga bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Ketujuh desk itu, antara lain, adalah desk pilkada, desk pencegahan penyelundupan, desk pemberantasan narkoba, desk penanganan judi daring, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, dan desk keamanan siber serta perlindungan data pribadi.
Desk pilkada akan dipimpin Menteri Dalam Negeri; desk pencegahan penyelundupan oleh Menteri Polkam; desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi daring dikomandoi oleh Kapolri; desk koordinasi penerimaan devisa negara dan desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola oleh Jaksa Agung; dan desk keamanan siber dan perlindungan data oleh Menteri Komdigi dan BSSN.
"Desk judi online ini sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Oleh karena itu, kami patut memberikan apresiasi untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya. Termasuk desk pencegahan tindak pidana korupsi, yang juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan dengan kecepatan tinggi yang telah berhasil mengungkap beberapa kasus besar sehingga memang perlu kita berikan dukungan dan apresiasi kepada jajaran Jaksa Agung," ujar Budi.
Namun, itu semua sulit terwujud bila anggaran yang dikelola oleh Kemenko Polkam terbatas.
3. Banggar akan bahas soal usulan kenaikan anggaran
Sementara, usulan kenaikan anggaran itu kemudian ditanyakan kepada seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI. Ketua Banggar, Said Abdullah menyadari tugas berat para Menko dalam membantu Presiden.
"Para Menko perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan," kata Said pada Senin kemarin.
Menurut Said, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami minta waktu untuk dibahas pemerintah dalam rentang waktu tiga bulan. Paling tidak awal Januari lah. Karena kami sharing informasi dengan Bappenas dan Menkeu selama 3 hari," tutur dia.
