Menkomdigi Minta Akses Rekening Bank Terindikasi Judi Online Diawasi Ketat
- Menteri Komunikasi dan Digital sarankan Himbara blokir rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.
- Pemblokiran rekening bank akan memberi efek jera signifikan bagi bandar judi online, sulit pengurusan melalui pihak bank.
- Komitmen Meutya Hafid untuk membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, agar ada alert system dari bank ketika terjadi aktivitas tak wajar.
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memberantas judi online. Meutya melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Dia menegaskan langkah berupa pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.
“Kami di Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs judi online secara berkala. Namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” kata Meutya, dalam keterangannya dikutip Selasa (10/12/2024).
1. Blokir rekening disebut beri efek jera signifikan
Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening bank akan memberi efek jera signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat.
“Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” katanya.
2. Membuat adanya alert system dari bank saat ada aktivitas tak wajar
Dia juga menyatakan komitmen terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judi online. Salah satunya meminta agar ada alert system dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar.
“Kami harap Himbara dan BUMN lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” kata dia.
3. Perbaikan tata kelola jumlah kelepemilikan sim card
Selain itu, dja juga mendorong Operator Selular seperti Telkomsel untuk melakukan perbaikan tata kelola. Hal ini terkait jumlah kepemilikan sim card berdasarkan NIK melalui registrasi sim card.
