Menpan RB: Banyak Kepala Daerah Angkat Honorer Imbas Janji Pilkada
- Menteri Menpan-RB Rini Widyantini ungkap tantangan tenaga honorer sebagai non-ASN karena kepala daerah tidak patuh aturan, salah satunya imbas pemenangan Pilkada.
- Larangan pengangkatan ASN diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN."
- Keterlibatan sejumlah kementerian/lembaga dalam penataan tenaga non-ASN, termasuk Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, Kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengungkap tantangan munculnya tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengungkapkan banyaknya tenaga honorer muncul karena kepala daerah tidak mematuhi aturan yang berlaku.
Larangan pengangkatan ASN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Pasal 65 telah disebutkan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN."
Rini mengungkapkan, pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi dalam rekrutmen, terutama karena Pilkada.
Hal tersebut disampaikan Rini Widyantini saat rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
"Jika dirunut dari dulu, bapak dan ibu sekalian, pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi di dalam rekrutmen, terutama karena Pilkada," kata Rini.
1. Kepala daerah angkat honorer imbas pemenangan Pilkada
Rini mengungkapkan, sering kali kepala daerah mengangkat tenaga honorer imbas dari pemenangan Pilkada. Hal ini bahkan juga terjadi di kementerian/lembaga (K/L) dalam sekala kecil.
"Kepala daerah cenderung untuk melakukan perekrutan tenaga honorer sebagai imbas dari proses pemenangan Pilkada, hal ini juga berlaku kepada K/L mungkin dalam skala yang lebih kecil," kata dia.
2. Kemenpan RB komitmen menata tenaga non-ASN
Lebih jauh, Rini menjelaskan, penataan tenaga non-ASN menuntut keterlibatan sejumlah kementerian/lembaga.
Kemenpan RB, kata Rini, fokus menetapkan kebijakan rekrutmen pengadaan non-ASN. Kemudian, BKN berperan melakukan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi.
Lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung dari sisi alokasi anggaran. Kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pengusulan dan pengelolaan penggawai non-ASN.
"DPR terlibat dalam pengawasan regulasi dan kemendari sebagai pembina pemerintahan daerah juga melakukan pengendalian," kata Rini.
3. Sebanyak 2,3 juta honorer jadi tenaga administrasi
Rini mengungkapkan, berdasarkan database Kemenpan RB, sebanyak 2,3 juta tenaga honorer adalah sebagai tenaga administrasi.
"Jadi bapak-bapak ibu bisa melihat data profil tenaga non-ASN yang kami lakukan pendataan di 2022," kata dia.
"Profil ini menunjukkan betapa beragamnya latar belakang pengawai non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah yang menghadirkan tantangan tersendiri, tentunya di dalam upaya penetaan," imbuh Rini.
