Mensos: Data Tunggal Ekonomi Nasional Jadi Acuan Gantikan DTKS
- Data tunggal sosial ekonomi diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemda, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- BPS ditugaskan untuk memadankan data tersebut agar lebih akurat, sementara pilar sosial diminta untuk memutakhirkan data melalui musyawarah dan aplikasi cek bansos.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Untuk pertama kali, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal. Ini yang belum sempat dilakukan presiden sebelumnya," kata Gus Ipul dalam Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (9/1/2025).
1. DTKS tak ada lagi
Ia mengatakan sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.
"Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian lembaga, maka ke depan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," katanya.
2. BPS akan padankan data
Ia menjelaskan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Ia pun meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut nantinya.
"Cara formal melalui musyawarah, kelurahan, desa seperti biasa," katanya.
3. Padankan data melalui aplikasi
Lalu jalur kedua, katanya, melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.
"Seluruh pendamping sesuai arahan presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data," katanya.
4. Penerima manfaat bantuan naik kelas
Gus Ipul menegaskan ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data. Pilar sosial memiliki tanggung jawab untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas.
"Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri," katanya
.
