Menteri HAM: Belum Ada Rakyat Dipenjara karena Hina Pejabat
- Menurut Menteri HAM, demokrasi di pemerintahan Prabowo Subianto berjalan baik dan ideal, dengan kebebasan sipil yang masih dijamin.
- Belum ada kasus UU ITE yang mencuat selama 100 hari kinerja Prabowo, menandakan kebebasan dalam berpendapat dan bertarung politik.
- Pemerintah tidak mengintervensi demokrasi dalam pemilu maupun pilkada, memberikan kebebasan pada pemilihan pimpinan partai dan kepala daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, demokrasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini berjalan baik dan ideal. Alasannya, kebebasan sipil masih dijamin oleh negara.
Ia mengatakan, 100 hari kinerja Prabowo belum ada kasus yang mencuat terkait masalah demokrasi.
1. Belum ada rakyat dipenjara karena hina pejabat
Buktinya, kata Pigai, hingga saat ini belum ada satu orang pun masyarakat yang tersandung kasus UU ITE dan dipenjara karena menghina pejabat.
"Saya kira karena itulah yang bisa saya sampaikan bagi bangsa ini, oleh Bapak Presiden Prabowo untuk negeri ini, adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara. Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
2. Pemerintah tak intervensi demokrasi
Pigai memastikan, pemerintah saat ini sama sekali tidak mengintervensi demokrasi baik dalam gelaran pemilu maupun pilkada.
"Demokrasi juga kita lihat pemerintah atau negara, tidak sama sekali, pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, maupun juga pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," tuturnya.
"Banyak juga opisisi menang di mana-mana, Gerindra malah kalah. Kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas semua anak bangsa bertarung," sambung dia.
3. Pemerintah akan beri amnesti bagi masyarakat yang dipenjara karena UU ITE
Pigai lantas menyebut, pemerintah akan memberikan pengampunan dan penghapusan hukuman dari presiden (amnesti) kepada masyarakat yang tersandung kasus UU ITE.
"Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait kasus UU ITE," tegasnya.
