Menteri LH Ingatkan Pemda Segera Atasi Pencemaran dan Masalah Sampah
- Jawa Barat produksi sampah 6,1 juta ton pada 2024, sebagian besar belum terkelola optimal. Pengelolaan masih sebatas pengangkutan ke TPA tanpa pemilahan memadai, meningkatkan risiko pencemaran.
- Pemprov Jabar akan terapkan sistem punishment dan reward untuk pengelolaan sampah. Desa yang tidak mengelola sampahnya dengan baik tidak akan mendapatkan Dana Desa maupun bantuan gubernur.
- Akan perkuat pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah. Pemprov Jabar akan memperkuat pendidikan lingkungan melalui Program Sekolah Sehat Bebas Sampah dan outing class ke fasilitas pengolahan sampah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak menunda aksi pengelolaan lingkungan, termasuk mengelola timbulan sampah. Sebab, kata Hanif, aksi itu merupakan investasi jangka panjang bukan beban.
"Tidak ada alasan untuk menunda aksi lingkungan. Pencemaran, tumpukan sampah, dan kerusakan alam, harus dihentikan sekarang. Pemerintah pusat dan daerah harus berdiri di garda terdepan, tapi masyarakat pun wajib menjadi bagian dari solusinya," ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol saat membuka Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025).
"Kalau lingkungan rusak, biaya yang kita keluarkan untuk memulihkannya akan jauh lebih besar daripada biaya pencegahan," lanjut Hanif seperti dilansir ANTARA, Minggu (10/8/2025).
1. Jawa Barat produksi sampah 6,1 juta ton pada 2024, sebagian besar belum terkelola optimal
Pada kesempatan ini, Hanif menyoroti data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH yang menunjukkan produksi sampah di Jawa Barat mencapai 6,1 juta ton pada 2024, sebagian besar belum terkelola optimal.
Bahkan di sejumlah kabupaten/kota, pengelolaan masih sebatas pengangkutan ke TPA tanpa pemilahan memadai, sehingga membebani fasilitas pengolahan dan meningkatkan risiko pencemaran.
Keberadaan TPS liar di berbagai wilayah semakin memperparah masalah, dengan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan saluran air, mencemari lingkungan, mengancam kesehatan, dan meningkatkan risiko banjir.
Untuk itu, KLH/BPLH mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan di rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan kawasan industri. Menteri LH mendorong kolaborasi di Jawa Barat untuk meningkatkan pengelolaan sampah.
2. Pemprov Jabar akan terapkan sistem punishment dan reward untuk pengelolaan sampah
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem punishment dan reward bagi pemerintah desa.
"Desa yang tidak mengelola sampahnya dengan baik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan undang-undang, tidak akan mendapatkan Dana Desa maupun bantuan gubernur untuk pengembangan desa," kata Dedi Mulyadi.
Sebaliknya, desa yang berhasil menjaga kebersihan dan mengelola sampah sesuai aturan akan mendapatkan penghargaan dan dukungan program tambahan.
3. Akan perkuat pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah
Pemprov Jabar akan memperkuat pendidikan lingkungan sejak dini melalui Program Sekolah Sehat Bebas Sampah, yang mengintegrasikan materi pengelolaan sampah ke kurikulum.
Selain itu, juga dilengkapi outing class ke fasilitas pengolahan sampah agar siswa melihat langsung proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang.
