Menteri PPMI Punya Mimpi Pelepasan PMI ke Luar Negeri Digelar di Istana
- Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di istana sebagai bentuk pengakuan negara
- Karding menyusun program agar negara bisa hadir secara optimal bagi PMI dan memperbaiki hubungan bilateral dengan sejumlah negara
- Devisa yang dihasilkan dari para pekerja migran Indonesia terus meningkat, mencapai Rp227 triliun pada 2023
Jakarta, IDN Times - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding memiliki keinginan, pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di istana.
Karding mengatakan, seremoni ini sebagai bentuk pengakuan negara kepada para PMI sebagai penyumbang devisa negara.
Selain itu, pelaksanaan seremoni pelepasan PMI ke negara tujuan itu sekaligus memberi pesan bahwa pemerintah melindungi keberlangsungan PMI.
Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu. Namun, ia berharap kegiatan seremonial ini dapat digelar digelar pada November 2024.
Hal itu disampaikan Abdul Kadir Karding saat ditemui usai menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
"Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga," kata dia.
1. Prabowo mau PMI dilindungi secara manusiawi
Lebih jauh, Karding mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan atensi penuh para pejuang devisa Indonesia di luar negeri diberikan perlindungan oleh negara secara manusiawi.
Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan tim gerak cepat.
"Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang," kata dia.
2. Hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara di Asia
Di samping itu, Karding menambahkan, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hongkong, hingga Korea.
Kendati demikian, Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.
Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia memastikan, Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun tidak.
"Dan negara-negara lain yang potensial masih ada Kanada, masih ada Amerika, masih ada Norwegia, masih ada Jerman. Bahkan informasi yang saya temukan di Hungaria juga ada," kata dia.
3. Ingin kuatkan kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui program vokasi
Berdasarkan data, devisa yang dihasilkan dari para pekerja migran Indonesia memang terus meningkat. Tahun 2022, jumlah devisa yang dihasilkan Rp135,9 triliun. Setahun berikutnya melonjak jadi Rp227 triliun.
Di era kepemimpinannya, Karding mau kementeriannya dapat menguatkan kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui program vokasi. Oleh karena itu, ia ingin memasukkan sebuah unit di bawah Direktorat Jenderal yang berfokus pada vokasi.
Tak hanya itu, ia memberikan arahan agar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dapat memperkuat kerja sama di luar negeri.
“Di penempatan saya berharap kerjasama G to G (Government to Government), kita utamakan kita perkuat Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) kita di sana. Atnaker jangan cuma melayani pejabat yang ke sana. Atnaker punya fungsi strategis. Dia harus mampu promosi dan membangun kerja sama di luar negeri. Yang kedua, dia harus mampu berdiplomasi. Ketiga dia harus mampu memahami hukum internasional dan jaringan di luar sana harus mereka kuasai,” imbuhnya.
