Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Pemahaman soal HAM ke Prajurit
- Panglima TNI meminta penyuluhan hukum dan HAM kepada prajurit TNI untuk sikap lebih baik dan profesional.
- KontraS catat 64 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh personel TNI, menyebabkan 75 luka-luka dan 18 meninggal.
- HUT ke-79 TNI bakal digelar di Monas dengan lebih dari 1.000 alutsista dan 100 ribu prajurit yang dilibatkan.
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta kepada komandan satuan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada prajurit TNI. Ia berharap dengan adanya penyuluhan tentang hukum dan HAM tersebut, sikap prajurit TNI bisa bertingkah laku lebih baik dan profesional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Agus ketika ditanya mengenai kritik yang dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada TNI. Khususnya, terkait dugaan tindak kekerasan hingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI.
"Kami harapkan tingkah laku prajurit semakin baik karena dilengkapi dan dilatih dengan baik. Maka, Dansat memberikan penyuluhan tentang hukum dan HAM, ya hal-hal semacam itu," ujar Agus di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (4/10/2024).
Salah satu yang jadi sorotan soal dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hukum yakni dalam kasus pembunuhan jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Hingga kini belum diketahui status hukum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Koptu HB itu.
1. Jenderal Agus berharap prajurit TNI bisa bersikap profesional dan sejahtera
Ketika ditanyakan harapannya bagi para prajurit TNI di HUT ke-79, Agus mengatakan ingin agar semua anak buahnya bersikap profesional dan sejahtera. Hal itu sesuai dengan visinya ketika ditunjuk jadi Panglima TNI dulu yakni PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif).
"Jadi prajurit yang profesional. Tentunya kalau prajurit profesional harus well paid jadi harus mendapat kesejahteraan yang baik. Well trained, latihan yang baik, well equiped, untuk diperlengkapi yang baik sehingga prajurit itu akan profesional," kata mantan KSAD itu.
2. KontraS catat 64 tindak kekerasan dilakukan TNI dalam satu tahun terakhir
Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 64 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan personel TNI. Angka ini tercatat selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024.
"64 kasus tersebut, terdiri dari antara lain 37 tindakan penganiayaan, 11 tindak penyiksaan, 9 kasus intimidasi, 5 tindakan manusiawi, 3 pengrusakan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus kejahatan seksual," ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya ketika merilis catatan KontraS jelang HUT ke-79 TNI dan dikutip dari YouTube KontraS pada hari ini.
Dari 64 peristiwa tersebut, kata Dimas, telah menyebabkan, 75 orang luka-luka dan 18 orang meninggal dunia. Dimas mengatakan, hal tersebut menunjukkan masih adanya arogansi dari prajurit TNI saat bekerja di lapangan.
"Salah satu motif umum di balik kekerasan TNI, didasarkan oleh permasalahan sepele yang secara rasional dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan," tuturnya.
3. HUT ke-79 TNI akan dirayakan secara besar-besaran
Sementara, puncak HUT ke-79 TNI bakal digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu esok. Upacara HUT ke-79 TNI dipimpin langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo, menjadi HUT TNI terakhir bagi Jokowi yang dihadiri dalam kapasitasnya sebagai presiden. Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga dijadwalkan ikut hadir.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, mengatakan akan ada lebih dari 1.000 alutsista untuk memeriahkan HUT ke-79 TNI. Selain itu, total prajurit TNI yang dilibatkan mencapai 100 ribu orang. Hariyanto memastikan perayaan HUT TNI tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu.
"Pada tahun ini adalah ulang tahun yang luar biasa bagi TNI, di mana jumlah personel, alutsista, dan kegiatan, semua dikerahkan. Untuk alutsista, kami kerahkan 1.059 alutsista. Kami sengaja mengerahkan semua agar masyarakat bisa lihat apa saja alutsista yang dimiliki," ujar Hariyanto di Lapangan Silang Monas pada Kamis kemarin.
Hariyanto mengklaim alutsista yang dibeli dengan mahal dan menggunakan pajak, semata-mata untuk melindungi masyarakat. "Kami akan terus modernisasi sesuai dengan kemampuan TNI," imbuhnya.
