Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kementerian PANRB Canangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik

Kementerian PANRB Canangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik
Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Gerakan ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Ombudsman Republik Indonesia. Pencanangan GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (24/7). (dok. Kementerian PANRB)
Share Article

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai langkah mempercepat transformasi pelayanan publik di Indonesia. Gerakan ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Ombudsman Republik Indonesia.

Pencanangan GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (24/7).

1. Mendorong layanan publik yang lebih adaptif dan responsif

WhatsApp Image 2026-07-24 at 16.29.42 (2).jpeg
Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Gerakan ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Ombudsman Republik Indonesia. Pencanangan GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (24/7). (dok. Kementerian PANRB)

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pelayanan publik harus terus bertransformasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi tersebut membutuhkan sinergi seluruh penyelenggara layanan publik.

"Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam GNPP, Kementerian PANRB bertugas memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan implementasi gerakan di seluruh pemerintah daerah, sedangkan Ombudsman RI mengawal kualitas pelayanan melalui pengawasan, tindak lanjut pengaduan, serta pemanfaatan aspirasi masyarakat.

2. Percepat transformasi layanan digital

WhatsApp Image 2026-07-24 at 16.29.42 (1).jpeg
Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Gerakan ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Ombudsman Republik Indonesia. Pencanangan GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (24/7). (dok. Kementerian PANRB)

Rini menjelaskan pemerintah juga terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah tanpa harus mengantre lama.

Menurutnya, upaya tersebut tengah dilakukan bersama Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital.

"Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP itu menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah berintegritas dan berorintasi kepada masyarakat," tuturnya.

Ia menambahkan, GNPP menjadi simbol semangat pelayanan yang hadir setiap saat bagi masyarakat.

"Jadi masyarakat merasakan bahwa kita semuanya para ASN, para birokrat atau para pembantu Presiden ini, tentunya siap untuk setiap saat hadir untuk terus menerus melayani masyarakat," imbuh Rini.

3. Keberhasilan diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat

WhatsApp Image 2026-07-24 at 16.29.43 (1).jpeg
Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Gerakan ini digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Ombudsman Republik Indonesia. Pencanangan GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Jumat (24/7). (dok. Kementerian PANRB)

Gerakan Nasional Pelayanan Publik mengusung tema "Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas." Menurut Rini, tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang harus tercermin dalam setiap kebijakan maupun pelayanan yang diberikan aparatur negara.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan GNPP tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan dari meningkatnya kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peluncuran GNPP. Menurutnya, pelayanan publik yang baik menjadi salah satu faktor penting agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

"Dalam konteks ini, acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel ketiga adanya civil service yang efektif dan efisien," ungkap Tito.

Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.

"Semoga tidak menjadi seremonial tetapi betul-betul rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai layanan publik itu adalah kunci untuk negara kita bisa survive," ujarnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.
Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More