PDN Diretas, DPR Minta BSSN Bangun Peta Jalan Keamanan Siber
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Utut meminta, Agara BSSN perlu mengembangkan keterampilan SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi.
"Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif," kata Utut dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (8/7/2024).
1. DPR ingatkan BSSN punya peran penting dalam keamanan siber
Utut menegaskan, BSSN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia. Ia pun berharap agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pengamanan data yang komprehensif dan efektif.
Ia juga mendorong BSSN untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki dalam melindungi data dari ancaman siber.
"Jadi, di sini kita (Komisi I DPR RI) juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan," tutur dia.
2. BSSN akui tak ada back up data
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid geram mendengar jawaban pemerintah terkait tidak adanya cadangan data di dalam sistem pusat data nasional (PDN). Menurutnya, masalah ini bukan lagi karena tata kelola yang bermasalah tapi memang sebuah kebodohan.
Mulanya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian menjawab tuntutan DPR yang menyinggung langkah pemerintah yang tidak memiliki cadangan data terhadap pusat data nasional.
“Betul pak itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta apa saja yang masalah kok bisa terjadi,” kata Hinsa.
3. Meutya Hafid geram dengar pemerintah tak punya back up data
Meutya Hafid lantas menyela jawaban Hinsa yang mengatakan, tidak adanya cadangan data karena ada masalah tata kelola. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tidak adanya masalah cadangan data ini bukan hanya persoalan tata kelola, tapi bentuk kebodohan dari pemerintah.
Dia pun heran, karena pemerintah memiliki data nasional tapi tidak melakukan back up data.
“Maksudnya Pak kalau gak ada back up itu bukan tata kelola, itu kan nggak hitung Batam Surabaya karena hanya 2 persen, ya berarti itu bukan tata kelola itu kebodohan saja sih Pak,” kata dia.
Diketahui, server PDNS 2 lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni 2024. Akibat peretasan ini, sebanyak 239 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut, peretas PDNS 2 meminta uang tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar kepada pemerinta untuk melepaskan PDNS 2.
