Pemda Protes Dana Bagi Hasil Tak Adil, Begini Hitung-hitungan Prabowo
- Presiden Prabowo meminta keluhan daerah soal dana bagi hasil dinilai objektif dengan menghitung seluruh transfer pusat, termasuk dana desa yang disebut mencapai Rp7 miliar per desa per tahun.
- Prabowo menyoroti dana daerah yang dinilai belum dimanfaatkan optimal, serta mempertanyakan infrastruktur dasar desa yang belum dibangun meski desentralisasi dan transfer dana telah berlangsung sekitar 25 tahun.
- Dalam penanganan bencana Sumatra, Prabowo menyebut alokasi lebih dari Rp80 triliun dan pengerahan besar-besaran; ia juga menekankan teknologi, pengawasan, serta pembekalan kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto merespons keluhan sejumlah pemerintah daerah mengenai dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dengan menghitung kembali besaran dana yang selama ini dialirkan pemerintah pusat ke daerah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama sejumlah jurnalis senior di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Wawancara tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube TVRI.
Salah satu isu yang dibahas dalam sesi tersebut berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan di sejumlah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jurnalis senior dan politikus, Akbar Faizal, menyinggung adanya suara dari daerah yang menilai pembagian sumber daya belum memberikan porsi sesuai harapan mereka.
Akbar mencontohkan Maluku Utara sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang besar. Ia juga menyinggung munculnya wacana ekstrem, mulai dari federalisme hingga pemisahan diri, yang dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan hubungan pusat dan daerah.
"Pada saat yang bersamaan Bapak Presiden terutama pada isu daerah tadi itu muncul gejala yang sebenarnya saya gunakan bahasanya yang agak-agak ekstrem mengancam kesatuan kita, kedaulatan kita sebagai sebuah negara kesatuan. Apa itu? adalah atas isu bahwa pemerintah pusat tidak cukup adil tanda petik kepada daerah, ada beberapa daerah yang bahkan munculkan isu lebih jauh dari situ, berpisah dengan republik inilah, karena ketidakadilan inilah segala macam. Kita bisa mencatat beberapa nama di situ. Misalnya di Maluku Utara misalnya, yang merasa diri miliki sumber daya alam yang sangat banyak tapi tidak cukup mendapatkan porsi yang menurut mereka," ujar Akbar Faiza.
Menanggapi persoalan tersebut, Prabowo meminta besaran anggaran yang dikirim pemerintah pusat ke daerah dihitung secara menyeluruh. Ia memberikan contoh alokasi dana untuk desa sebagai salah satu komponen yang perlu dimasukkan dalam perhitungan.
“Coba ya, kita harus objektif ya. Coba dihitung berapa dana pemerintah pusat untuk daerah. Hitunglah yang saya katakan tadi," ucap Prabowo.
1. Hitung-hitungan Prabowo
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong masyarakat memanfaatkan layanan perbankan nasional, termasuk membuka rekening di BSI (dok. BSI) Prabowo kemudian mengajak menghitung jumlah desa di setiap wilayah dan mengalikannya dengan alokasi dana yang disebutnya mencapai Rp7 miliar per desa dalam setahun. Perhitungan tersebut, menurutnya, dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai dukungan anggaran pemerintah pusat kepada daerah.
“Katakanlah tadi kita hitung ya, satu desa kita kirim Rp7 miliar 1 tahun. Hitung di mana? Hitung di Maluku Utara berapa desa ada di situ?," kata Prabowo.
"Di NTT hitung berapa desa di situ? Anda hitung dan kalikan Rp7 miliar. Itu kadang-kadang lebih dari PAD dia, lebih dari APBD dia ya. Jadi ini harus ada objektif dan kita tidak boleh digoyahkan atau di gertak-gertak oleh individu-individu yang punya akhirnya dia mau main kedaerahan. Jadi kita objektif saja enggak ada masa perintah melakukan ketidakadilan," sambungnya.
Selain persoalan besaran transfer, Prabowo menyoroti penggunaan anggaran yang sudah diterima pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat dana daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh PDA (Pendapatan Asli Daerah) itu tidak digunakan. kita ada bukti iya. Ditaruh di bank ada macam-macam ya atau ada konflik antara bupati sama DPRD antara Gubernur sama DPR jadi uang sudah kita transfer enggak dipakai," ujar dia.
Menurut Prabowo, pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran besar untuk membantu daerah ketika menghadapi persoalan serius, termasuk bencana. Ia mencontohkan penanganan bencana di wilayah Sumatra yang membutuhkan dukungan anggaran dalam jumlah besar.
“Ya jadi dan oke tanggungan ya kalau kita lihat untuk menghadapi bencana di Sumatra karena itu Aceh, Sumatra itu kita alokasi uang cukup besar ya kalau enggak salah lebih dari Rp80 triliun satu 1 tahun," kata dia.
Akbar kemudian memastikan apakah anggaran tersebut memang dialokasikan khusus untuk wilayah Sumatra.
“Hanya untuk Sumatra Pak, ya," ucap Akbar.
Prabowo membenarkan pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menyebut anggaran besar turut digunakan untuk pengerahan personel dan berbagai kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak.
“Iya hanya untuk Sumatra. Dan itu masif. Belum lagi pengerahan pasukan, pengerahan helikopter, Rp100 triliun untuk mengatasi itu. Sudah Rp24 triliun yang sudah berjalan. Pengungsi keluar dari tenda 100 persen, belajar di sekolah sudah 100 persen, Puskesmas rumah sakit direnovasi sudah 100 persen, Pemeriksaan lumpur 100 persen, hunian sementara 99,8 persen," kata Prabowo.
"Pasar rakyat beroperasi. Saya kira ini prestasi kita ya. Sama juga nanti di NTT, sama juga di tempat-tempat lain ya. kebakaran hutan dan sebagainya kita masif ya. Jadi ya saya kira nanti kita perlu terus diskusi dan kalau dia rasional, dia bilang dia butuh ini, kita juga keluarkan dana-dana itu sudah kita buktikan di mana-mana ya kan asal rasional dan benar ya you gunakan ya, masalahnya kalau contoh ini desentralisasi sudah jalan berapa 25 tahun ya? Iya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa Rp1 miliar selama 10 tahun terakhir," sambungnya.
2. Jangan main gertak
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Youtube/Sekretariat Kabinet) Prabowo kemudian menyinggung perjalanan desentralisasi selama sekitar 25 tahun. Ia mempertanyakan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di desa yang menurutnya seharusnya dapat dibiayai melalui anggaran yang sudah ditransfer ke daerah.
“Transfer ke daerah sudah. Kenapa? Kenapa jembatan untuk di desa ditanggung perintah tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta. Ada yang Rp500 juta, Rp400 juta yang paling panjang yang paling panjang itu ya paling 1 miliar, 1,5 miliar bisa dibayar tiga kali. Ke mana uang itu?”
Persoalan tersebut, menurut Prabowo, perlu dibahas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penggunaan anggaran secara nyata. Ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan isu ketimpangan anggaran sebagai bahan untuk saling menekan.
“Jadi saya kira sudah saatnya sudah jangan main gertak-gertak deh," ujar dia.
Prabowo juga menyampaikan sejumlah program pembangunan yang menurutnya telah dilakukan pemerintah dalam waktu singkat. Ia menilai kebutuhan masyarakat dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan penggunaan anggaran, termasuk dana hasil penghematan.
“Rakyat kita pintar. Rakyat di desa itu tahu siapa yang lakukan. Ini ini kita bangun dalam 1 tahun, 3.000 sudah kita bangun 1 tahun. Iya kan? Akhir akhir tahun ini 5.000, 3.000 titik air. Jadi oke saya tidak mau cari kesalahan tapi rakyat teriak, rakyat butuh ya kita atasi. Ya dengan uang dari mana? Uang dari penghematan-penghematan itu," ucap dia.
3. Prabowo singgung kemajuan teknologi
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Youtube/Sekretariat Kabinet) Kemajuan teknologi juga disebut Prabowo membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Ia mengatakan, masyarakat kini dapat menyampaikan persoalan secara langsung sehingga pemerintah bisa segera mengirimkan tim untuk menanganinya.
“Rakyat kan kalau dia butuh kita enggak bisa bilang akan saya pelajari, nanti kami kaji kaji dulu kita cari anggaran kan enggak bisa. Saya kadang-kadang teknologi ini sangat sangat baik untuk saya karena saya bisa tahu rakyat itu ya," ucap Prabowo.
Prabowo kemudian memberikan contoh laporan langsung dari masyarakat mengenai akses penyeberangan sungai. Informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah melalui pengiriman tim ke lokasi.
“Dan kadang-kadang ya teknologi ini ya. Dia langsung loh 'Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kami tidak bisa nyeberang sungai', tapi ya sudah, benar enggak? Langsung saya kirim tim atasi jadi di satu pihak bagus di lain pihak," kata dia.
Meski demikian, Prabowo menilai mekanisme tersebut juga perlu diikuti evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia mempertanyakan peran kepala daerah dan perangkat pemerintahan setempat dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.
“Iya kan karena mungkin saya mau tanya maaf dan saya akan tanya hei bupati kenapa kau tidak perhatikan itu? Hai camat, hai kepala desa, ini desamu. Iya kan?” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan pemenuhan seluruh permintaan daerah juga perlu disertai pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran. Ia menilai masih terdapat persoalan ketika dana yang sudah tersedia tidak digunakan sesuai kebutuhan.
“Nah, ini masalah itu. Tapi saya mengerti masalahnya adalah kalau kita penuhi semua, dia banyak yang tidak dipakai untuk yang seharusnya," ucap dia.
Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung, Prabowo membuka kemungkinan penggunaan survei sebagai salah satu cara memperoleh masukan. Menurutnya, persoalan tata kelola pemerintahan perlu dibangun bersama, termasuk melalui penguatan pendidikan politik.
“Kita tanya rakyat, kita bikin survei aja ke rakyat sendiri di Papua kah, di mana ya. Jadi eh masalah good governance ini ya harus kita bersama-sama kita bangun ya. Ini juga nanti yang Anda bilang benar pendidikan politik ya," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga berbicara mengenai pentingnya pembekalan bagi kepala daerah. Ia mengambil pelajaran dari sejarah pemerintahan yang mampu bertahan dalam waktu panjang dan mencontohkan Kekaisaran Ottoman yang memiliki lembaga pendidikan khusus bagi calon gubernur.
“Jadi saya belajar dari sejarah. Saya ini orangnya hobi sejarah. Ternyata di peradaban atau perintahan yang langgeng ya yang bertahan 200, 300, 400 tahun ternyata pemerintahannya itu benar gitu loh. Contoh di Ottoman ya, Ottoman Empire ya, apa Ustmaniah gitu. Dia punya akademi khusus untuk gubernur. Jadi orang mau diangkat jadi gubernur masuk akademi gubernur dulu diajar begini ajar begini seleksinya gitu ya kita sebenarnya harus ke arah situ," imbuhnya.
