Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Target 200 Juta Rekening Bansos
- Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah mengkaji ulang target pembukaan 200 juta rekening baru untuk penyaluran bansos.
- Azis menyoroti perbedaan antara target rekening baru dan data LPS tentang masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026.
- Pemerintah menyiapkan Rp11 triliun dari APBN untuk pembukaan rekening massal yang menyasar 200 juta orang.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemerintah terkait pembukaan hingga 200 juta rekening baru dalam rangka memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah siapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program ini.
"Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).
1. Pemerintah diminta jelaskan sasaran pembukaan rekening massal
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan tata kelola layanan perbankan melalui penyesuaian status rekening tabungan dan giro yang efektif berlaku mulai 10 Mei 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sejalan dengan implementasi POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum yang bertujuan meningkatkan perlindungan nasabah sekaligus memperkuat sistem perbankan yang lebih sehat, aman, dan transparan. (Dok. BRI) Anggota Fraksi PDIP ini menyoroti data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencatat jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya berada di angka 15,3 juta jiwa. Terdapat selisih angka yang sangat jauh dan mencolok antara jumlah masyarakat yang unbanked tersebut dengan target pemerintah yang mencapai 200 juta rekening baru.
"Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar," kata Azis.
2. Pemerintah diminta hitung ulang cost-benefitnya
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan tata kelola layanan perbankan melalui penyesuaian status rekening tabungan dan giro yang efektif berlaku mulai 10 Mei 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sejalan dengan implementasi POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum yang bertujuan meningkatkan perlindungan nasabah sekaligus memperkuat sistem perbankan yang lebih sehat, aman, dan transparan. (Dok. BRI) Azis menilai upaya mempercepat penyaluran bansos melalui sarana perbankan memang patut diapresiasi, namun skala programnya harus sebanding dengan kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan. Jangan sampai potensi terjadinya rekening ganda (duplikasi) bagi warga yang sudah memiliki rekening perbankan justru menambah deretan rekening pasif (dormant).
"Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif," kata dia.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah terang-terangan dasar perhitungan target 200 juta rekening beserta rincian penggunaan anggaran Rp11 triliun tersebut. Azis juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi cost-benefit agar program ini tidak sekadar memperbesar angka secara administratif semata.
“Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda," kata Azis
"Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” imbuh dia.
3. Pemerintah siapkan Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial, di Jakarta, Selasa (8/9). (ekon.go.id) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk pembukaan buku rekening massal yang menyasar 200 juta orang. Anggaran tersebut bersumber dari APBN.
"Kalau 200 juta penduduk, atau sekitar Rp11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyebut, warga yang sudah memiliki KTP otomatis mendapat rekening. "Otomatis dapat, nanti kita kerja sama dengan Dukcapil mengenai data-data kayaknya," imbuhnya.
