Pengamat: Pilih Djamari Jadi Menko Polkam, Prabowo Kesampingkan Dendam
- Prabowo memilih Djamari sebagai Menko Polkam
- Orang-orang DKP berubah dukung Prabowo saat pemilu
Jakarta, IDN Times - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai Presiden Prabowo Subianto tak lagi memiliki dendam kepada Jenderal (Hor) Djamari Chaniago sehingga dijadikan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Djamari dinilai sebagai sosok yang senior untuk mengambil putusan cepat pada masa krisis. Oleh karena itu, kata Arya, yang dibutuhkan adalah orang yang berpengalaman.
"Presiden tentu butuh sosok yang omongannya didengar oleh elite-elite lainnya, terutama yang berlatar militer. Untuk sekarang, Pak Djamari bisa melakukan itu. Isu dendam masa lalu itu sudah selesai lah di Pak Prabowo," ujar Arya ketika dihubungi IDN Times, Jumat (19/9/2025).
Relasi Prabowo dan Djamari diketahui cukup dekat. Apalagi pada 1998 lalu, Djamari merupakan bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo dari dinas militer.
Mantan Menteri Pertahanan itu diberhentikan dari ABRI karena ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan penyimpangan serta kesalahan. Salah satu penyimpangan yang dilakukan Prabowo adalah melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis prodemokrasi pada kerusuhan 1998.
1. Sikap orang-orang DKP berubah dukung Prabowo saat pemilu
Sementara, Analis Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai, kini orang-orang yang pernah berada di DKP malah diberi jabatan oleh Prabowo. Kebijakan itu seiring dengan perubahan sikap orang-orang yang dulu di DKP, kini mendukung Prabowo sebagai Presiden sejak pemilu lalu.
"Pak Wiranto diberi jabatan Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan. Agum Gumelar tetap menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-Polri. Menantunya, pebulu tangkis Taufik Hidayat dijadikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi, ada hadiah-hadiah bagi orang yang dulu menghukum Prabowo," ujar Selamat pada Kamis kemarin.
Padahal, sebelum Prabowo terpilih jadi Presiden, Agum dan Wiranto kerap mengkritisinya. Di sisi lain, putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono dijadikan Menko Bidang Infrastruktur. Pada 1998 dulu, SBY juga merupakan anggota DKP.
"Jadi, ini merupakan cara Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi dan kompromi dengan orang-orang DKP," kata dia.
2. Sjafrie tak menjabat lama sebagai Menko Polkam Ad Interim
Menurut Selamat, Sjafrie Sjamsoeddin tidak lama menduduki kursi Menko Polkam Ad Interim karena ada dinamika politik. Salah satunya ditandai dengan pertemuan Sjafrie dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di parlemen. Sjafrie disebut sudah memberikan jaminan akan menjaga Gedung DPR/MPR.
"Pengamanan Gedung DPR itu akan tetap dilakukan TNI sampai situasi relatif aman. Sebab, ini simbol kedaulatan rakyat. Jangan main-main dengan DPR/MPR. Sudah banyak contoh beberapa Presiden yang kalah dalam pertanggung jawaban ke DPR, lalu lengser. Mulai dari Presiden BJ Habibie hingga Gus Dur," kata Selamat.
Apalagi Sjafrie merupakan sosok kepercayaan bagi Prabowo. Fokusnya akan bercabang bila masih mengurusi kepolisian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
3. Djamari akui cukup sering berkomunikasi dengan Prabowo
Sementara, ketika ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Djamari mengaku cukup sering berkomunikasi dengan Prabowo lantaran pernah berada di satu tim yang sama dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Djamari pun dekat dengan Prabowo karena sesama politikus Partai Gerindra.
"Seperti yang kalian ketahui saya bersama-sama dengan tim yang sama dengan Pak Sjafrie (Menhan). Katakanlah kontak dengan Pak Presiden agak sering. Saya diberi tahu Istana bahwa keesokan harinya akan diberi kenaikan pangkat," ujar Djamari ketika menjawab pertanyaan IDN Times, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) malam.
Djamari pun diberitahu akan dilantik sebagai Menko Polkam sehari sebelumnya.
"Diomongin sehari sebelumnya kalau akan dilantik sebagai menteri. Tapi tahapannya naik pangkat dulu (jadi jenderal kehormatan)," kata dia.
Ketika ditanyakan, apakah tawaran posisi Menko Polkam disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Djamari menepisnya. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut siapa yang menawarinya posisi Menko Polkam.
"Oh, gak (telepon bukan dari Teddy). Masak saya harus cerita semuanya," kata dia sambil tertawa.
Usai dilantik sebagai Menko Polkam, Djamari langsung menggelar rapat bersama Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus di kantor Kemenko Polkam. Salah satu yang dibahas adalah mengenai nasib 10 desk yang sudah ada di Kemenko Polkam.
Djamari mendiskusikan dengan jajaran di Kemenko Polkam, apakah desk yang sudah ada perlu diperkuat atau malah dikurangi.
