Presiden Ungkap Alasan Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/10). Dalam rapat ini, Prabowo membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan.
Menurut Prabowo berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.
"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.
1. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan monitor program perlindungan sosial dan bantuan
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan. Tujuannya supaya program kerja tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.
"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.
2. Mandat tekan angka kemiskinan di Indonesia
Sebagai informasi, Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Sebelumnya, dalam sesi wawancara dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.
"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman, Selasa (22/10).
3. Bekerja sama dengan beberapa kementerian
Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian. Kementerian-kementerian tersebut di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.
Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.(WEB)
*Artikel ini merupakan kerja sama IDN Times dan Tim Komunikasi Prabowo
