Pramono Sebut Perkara Hukum Pembatalan Proyek Monorel Sudah Selesai

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan urusan hukum terkait pembatalan kontrak Jakarta Monorail dengan PT Adhikarya sudah selesai.

Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi pertanyaan terkait status hukum, dan pengembalian aset proyek monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang mangkrak lebih dari dua dekade.

“Urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Bapak Kejaksaan Tinggi, sebenarnya sudah selesai,” kata Pramono kepada awak media, usai groundbreaking pembongkaran 109 tiang monorel di Rasuna Said, Rabu (14/01/2026).

Kendati, meski masalah hukum telah selesai, koordinasi teknis dengan PT Adhikarya masih terus berjalan. Pramono mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada PT Adhikarya untuk membongkar sendiri tiang monorel yang menjadi asetnya.

“Kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhikarya untuk mereka membongkar sendiri pada November yang lalu. Kami kasih batas waktu satu bulan, tidak bisa dibongkar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebut, hingga kini komunikasi dengan PT Adhikarya tetap dijaga, guna mencapai penyelesaian yang berdampak positif bagi semua pihak.

“Bagi saya pribadi penyelesaian ini juga harus membuat semua orang merasa nyaman,” ucap Pramono.

Selain itu, Pramono juga menjelaskan, besi-besi hasil pembongkaran tiang monorel akan diserahkan kembali kepada PT Adhikarya, bukan melalui kontraktor lain. Keputusan ini diambil dalam rangka menjaga hubungan baik dan kejelasan status kepemilikan aset sisa proyek.

“Termasuk besi-besi nanti.kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhikarya,” ujar Pramono.

Total ada 109 tiang monorel yang akan dibongkar dalam proyek penataan Rasuna Said. Proses pembongkaran diharapkan selesai pada September 2026.