Resmi Gugat ke MK, Sejumlah Parpol Tolak Hasil Pemilu 2024

Partai Perindo menolak hasil Pemilu 2024 yang telah diumumkan oleh KPU. Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, menyatakan partainya tidak ikut menandatangani seluruh hasil rekapitulasi pemilu yang diumumkan KPU.

Rofiq menilai banyak rekayasa dan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Kendati, ia tak menjelaskan bukti-bukti kecurangan dan rekayasa yang dimaksud. Perindo merupakan salah satu partai pengusung Paslon 03 Ganjar Mahfud.

“Sikap Perindo jelas dan tegas, kami tidak menandatangani seluruh hasil rekapitulasi, baik pilpres dan pileg di KPU," ujar Rofiq di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Kamis (21/3/2024) lalu.

Partai Perindo kemudian mengajukan sengketa permohonan hasil suara Pileg 2024 ke MK karena menilai ada persilisihan suara hasil pemilu (PHPU).

Kuasa Hukum Perindo, Pardo Sitanggang, mengatakan, ada dua substansi yang diajukan, yaitu soal selisih suara dan soal satu TPS yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu Pasal 80 Ayat 3.

Pardo menyampaikan, Bawaslu telah memberikan rekomendasi untuk digelar Pemilihan Suara Ulang (PSU). Namun, kata dia, KPU tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

"Itu terjadi, faktanya ada di TPS (penggunaan hak pilih lebih dari satu). Ini dibawa saat rekapitulasi di kecamatan, tidak ditanggapi. Suratnya ada resmi. ditandatangani oleh termohon, tapi tidak dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, terdapat pula 160 surat suara di TPS 12 yang tidak ditandatangani oleh KPPS yang seharusnya itu tidak sah. Dengan demikian, ia berharap MK bisa melihat akar permasalahan dari apa yang dilaporkannya sehingga konstitusi atau aturan bisa ditegakkan dengan baik.

Pardo menuturkan, pihaknya membawa 20 bukti ke MK. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan saksi untuk persidangan nanti.

"Ada salinan C1 DPT, DPTb, C plano juga. Ada rekomendasi PSU dari Panwaslu Kecamatan Pangururan dan surat Bawaslu," kata dia.

Sekjen Partai Hanura, Benny Ramdhani, mengatakan, pemilu belum selesai karena KPU baru saja mengumumkan rekapitulasi suara bukan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hanura juga mengajukan gugatan ke MK.

“Jadi rakyat jangan mau ditipu, dibodoh-bodohi, seolah-olah framing yang mereka lakukan kita benarkan bahwa pemilu sudah selesai," ujar Benny.

Kuasa Hukum Hanura, Adil Supatra Akbar, mengatakan, pihaknya secara resmi mengajukan permohonan hasil penghitungan suara di KPU dan pembatalan terhadap keputusan KPU.

Ia menilai, ada kesalahan hitung dari hasil suara yang ditetapkan oleh KPU. Hal itu mengakibatkan para caleg Hanura kehilangan kursi.

"Iya, pada intinya kami mengajukan permohonan hasil dari penghitungan suara yang terjadi di KPU dan kami mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU sehubungan dengan dapil daripada caleg-caleg kami," ujarnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menolak hasil pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional di KPU.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy, mengatakan, DPP PPP menyatakan menolak hasil pemilu setelah mencermati, meneliti, dan membandingkan rekapitulasi suara di sejumlah daerah pemilihan (dapil) sejak 8-20 Maret 2024.

“DPP sudah diminta menarik seluruh saksi PPP di KPU dan tidak menandatangani hasil pleno KPU, sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai," kata dia.

PPP kemudian mengajukan gugatan PHPU Pileg 2024 di 18 provinsi di Indonesia ke MK. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek menyampaikan, gugatan dilakukan karena suara PPP diduga hilang di sejumlah dapil, antara lain di Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Tengah, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Awiek meyakini, suara PPP sebenarnya telah melebihi ambang batas parlemen empat persen pada Pileg 2024 atau sekira enam juta suara.