Rocky Gerung Minta Penguatan Polwan sebagai Negosiator Mitigasi Konflik

Rocky memandang tantangan yang dihadapi kepolisian semakin luas. Polisi tidak hanya berhadapan dengan kriminalitas, tetapi juga konflik sosial, tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, ketegangan politik, serta berbagai bentuk kerentanan masyarakat.

Karena itu, pendidikan Polwan dinilai perlu berkembang mengikuti perubahan persoalan sosial. Kompetensi kepolisian tidak cukup hanya dibangun melalui kemampuan menggunakan kewenangan, tetapi juga perlu mencakup pemahaman terhadap manusia dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya konflik.

Rocky menempatkan Polwan sebagai perempuan yang menjalankan profesi kepolisian dengan fungsi perlindungan dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak ‘ethics of care’ itu,” ujar Rocky.

Kemampuan negosiasi dinilai penting karena ketertiban tidak selalu harus dibangun melalui pendekatan kekuasaan. Polisi juga perlu memahami psikologi masyarakat, menghormati budaya setempat, serta membaca persoalan sosial yang menjadi sumber ketegangan.

Rocky mencontohkan demonstrasi sebagai salah satu situasi yang membutuhkan kemampuan tersebut. Demonstran tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, tetapi juga sebagai warga yang membawa tuntutan.

“Pendemo harus diperlakukan sebagai ‘pencari keadilan’. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi,” tutur Rocky.

Dalam kerangka pendidikan Polwan kata dia, kemampuan membaca situasi sosial menjadi penting karena konflik dapat dipicu berbagai persoalan. Tekanan ekonomi, lingkungan, politik, kelas sosial, etnis, ras, maupun agama dapat saling berkaitan dan berkembang menjadi ketegangan.

Rocky juga menyinggung posisi perempuan dalam situasi krisis. Memburuknya ekonomi keluarga dapat memengaruhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan perempuan, termasuk terhadap kekerasan domestik.

Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan pentingnya kemampuan kepolisian memahami dimensi manusia dalam setiap persoalan. Kompetensi Polwan karena itu tidak hanya berkaitan dengan prosedur hukum, tetapi juga sensitivitas terhadap kelompok rentan dan kemampuan membangun pendekatan sosial.

Penguatan kapasitas perempuan di lingkungan kepolisian juga sejalan dengan pandangan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika mengenai pentingnya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan, meningkatkan kompetensi, serta mengarusutamakan isu gender di lingkungan kepolisian.

Rocky menempatkan gagasan ‘kurikulum peradaban’ dalam cakupan perlindungan terhadap manusia, kebudayaan, dan lingkungan.

“Melindungi dan peduli, pada manusia, kultur dan alam,” kata Rocky.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan menekankan perlunya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan sekaligus memperkuat kompetensi mereka agar dapat mengambil peran lebih luas di institusi kepolisian.

“Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Veronika.