RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Besok, Disahkan jadi UU

05 Oct 2026, 21:20 WIB

3 min read

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Komisi IX DPR dan pemerintah menyepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke rapat paripurna Selasa, 6 Oktober 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang.
RUU ini difokuskan pada kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus mengantisipasi perubahan dunia kerja serta transformasi digital.
Regulasi baru berisi 23 bab dan 313 pasal, untuk mengonsolidasikan aturan ketenagakerjaan yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dilanjutkan ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang yang dijadwalkan digelar pada Selasa (6/10/2026). Adapun, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU Ketenagakerjaan.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene beserta Wakil Ketua Komisi IX lainnya, yaitu Putih Sari, Yahya Zaini, Charles Honoris dan Nihayatul Wafiroh.

Sementara dari pihak pemerintah, turut hadir di antaranya Menaker Yassierli, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenaker Afriansyah Noor hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza.

Ketua Panita Kerja (Panja) RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, mulanya menyampaikan poin-poin perubahan beleid tersebut. Ia mengklaim, RUU tersebut difokuskan pada kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, RUU ini juga dirancang untuk mengantisipasi perubahan dunia kerja dan transformasi digital.

"Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru juga dilatarbelakangi oleh kondisi regulasi ketenagakerjaan yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga diperlukan konsolidasi dan harmonisasi pengaturan dalam satu undang-undang yang lebih mudah dipahami dan memberikan kepastian bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah," kata Putih Sari.

Putih Sari mengatakan RUU ini terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal. Masing-masing fraksi lantas menyampaikan pendapat akhirnya terkait RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini.

Menaker Yassierli mengapresiasi pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR. Yassierli mengatakan pemerintahan menyetujui RUU tersebut dibawa ke tingkat II untuk disahkan menjadi UU.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan untuk RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke rapat paripurna besok.

"Apakah Komisi IX DPR dan pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II?" tanya Dasco yang disetujui oleh peserta rapat.

Berikut rincian 23 Bab dari RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan:

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Landasan, Asas, dan Tujuan

Bab III: Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

Bab IV: Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

Bab V: Peningkatan Produktivitas

Bab VI: Pelatihan Kerja dan Pemagangan

Bab VII: Penempatan Tenaga Kerja

Bab VIII: Perluasan Kesempatan Kerja

Bab IX: Tenaga Kerja Sektor Informal

Bab X: Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Bab XI: Hubungan Kerja