Salah Satu Isi Draf RUU Ketahanan Keluarga akan Atur Jual-Beli Sperma
Jakarta, IDN Times - RUU Ketahanan Keluarganya telah masuk dalam Prolegnas 2020. Usulannya pun sudah dalam bentuk draf. Salah satu yang menarik adalah, RUU Ketahanan Keluarga mengatur tentang jual-beli sperma.
Dikutip IDN Times, Rabu (18/2), dalam pasal 31 ayat (1) Draft RUU Ketahanan Keluarga disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri atau pun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
1. Dalam ayat (2), setiap orang dilarang membujuk hingga memaksa orang lain untuk mentransaksikan sperma
Dalam Pasal 31 Ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri atau pun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
2. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500 juta
Sementara itu dalam bab XIII draf RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang sanksi, Pasal 138 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500 juta.
"Setiap orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri atau pun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)," bunyi pasal tersebut.
3. RUU Ketahanan Keluarga termasuk salah satu dari 50 RUU prioritas Prolegnas 2020
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa Persidangan II tahun sidang 2019–2020 mengesahkan 50 rancangan undang-undang prioritas masuk Prolegnas 2020.
Sebelum pengesahan, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta Ketua Badan Legislasi Supratman menyampaikan laporannya. Dalam pemaparannya, Supratman menyebutkan, semua fraksi setuju 50 RUU prioritas masuk Prolegnas 2020.
“Semua fraksi menyetujui 50 RUU prioritas masuk Prolegnas 2020 untuk disahkan,” ucap Supratman.
