Komisi I DPR Bersyukur Prabowo Tak Terpancing Buka Anggaran Kemhan

09 Jan 2024, 10:27 WIB

Take a Deeper Read

Jokowi Tak Jawab Saat Ditanya soal Kasus Penyadapan oleh Listyo Sigit

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku bersyukur, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak terpancing untuk membuka data pertahanan Indonesia di sesi debat ronde ketiga pada Minggu (7/1/2024) lalu. Menurutnya, data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka karena bersifat rahasia negara. Data tersebut, kata Meutya, hanya bisa dibuka di kalangan tertentu.

"Alhamdulilah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan yang mementingkan negara di atas politik," ujar politisi perempuan dari Partai Golkar itu, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (9/1/2024).

"Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa disampaikan di kalangan terbatas," tutur dia lagi.

Dalam debat yang digelar pada Minggu malam lalu, Prabowo diminta oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk membuka data Kemhan mengenai anggaran. Sebab, anggaran yang demikian besar dipakai secara tidak cermat. Salah satu yang disoroti oleh kedua capres yakni mengenai kebijakan Kementerian Pertahanan yang semula ingin menghabiskan anggaran Rp12 triliun untuk membeli 12 unit jet tempur bekas Mirage 2000-5, yang pernah dipakai oleh Angkatan Udara (AU) Qatar.

Sementara, menurut Meutya, bila membicarakan anggaran pertahanan di sesi debat maka sama saja dengan membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain.

"Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik seharusnya tidak terjadi. Negara lain berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia," katanya.

1. Meutya nilai harusnya debat memperlihatkan persatuan Indonesia
Suasana debat ketiga KPU di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2024). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Lebih lanjut Meutya mengatakan, alih-alih membongkar data pertahanan saat debat capres, seharusnya sesi Minggu malam kemarin menjadi ranah mempersatukan ketiga paslon demi persatuan Indonesia. Sebab, sifatnya rawan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.
"Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," kata dia.
Ia menambahkan, kondisi geopolitik dunia saat ini sangat rentan sehingga bisa berpengaruh langsung ke Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin bahwa kedaulatan negara untuk membawa Tanah Air menghadapi tantangan dunia.
"Pemimpin itu harus lah negarawan yang memikirkan negara di atas kepentingan lain, apalagi ambisi politik pribadinya," ujar dia lagi.
2. Mahfud bantah anggaran pertahanan adalah rahasia negara
Cawapres nomor urut dua, Mahfud MD ketika berada di Indramayu, Jawa Barat. (Dokumentasi istimewa)
Namun, pernyataan Meutya itu ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Menurut pria yang kini menjadi cawapres Ganjar itu, anggaran pertahanan bukan lah informasi yang bersifat rahasia. Sebab, anggaran bersumber dari pajak rakyat.
"Tidak semua yang ditanyakan itu rahasia (negara). Yang disebut rahasia negara itu ada undang-undangnya. Yang termasuk rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, intelijen. Itu yang dimaksud rahasia negara. Tapi kalau menyangkut anggaran, itu dibuka publik," ujar Mahfud, ketika berkampanye di Indramayu, Jawa Barat, Senin kemarin.
Menurut Mahfud, pertanggungjawaban anggaran dilakukan di hadapan publik. Ia pun kembali menyentil sikap Prabowo yang malah mengajak capres Anies Baswedan ngopi bareng untuk membahas soal anggaran pertahanan. Sebab, pembahasan mengenai anggaran seharusnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
"Yang satu kan sudah bicara data, nih datanya. Lalu, yang satu lagi bicara nanti kita obrolkan berdua. Itu gak boleh dong! Ini kan debat, harus dijelaskan ke publik. Itu ada kekeliruan datanya, saya punya datanya yang benar," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
3. Timnas AMIN duga ada penyalahgunaan istilah rahasia negara
Juru bicara timnas AMIN, Billy David Nerotumelina ketika ditemui di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)
Sementara, Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina mengatakan, ada penyalahgunaan terminologi data rahasia ketika menyangkut pertahanan dan keamanan. Menurutnya, tidak semua hal di bidang hankam bisa dikategorikan sebagai rahasia negara.
"Kalau misalkan yang dimaksud rahasia itu tentang strategi operasi atau lokasi markas, mungkin itu bisa dan masuk akal dikategorikan sebagai rahasia negara. Tapi, kalau kita bicara tentang anggaran, pengadaan alutsista, itu harus diketahui semua orang," ujar Billy di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.
Bahkan, menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut membuka data mengenai anggaran Kemenhan dua pekan sebelum debat dimulai. Jadi, alih-alih membahas mengenai data yang coba dirahasiakan, ia mengusulkan sebaiknya yang difokuskan adalah sejauh mana data tersebut dapat dibuka ke ruang publik.
"Saya rasa itu kemarin pembahasan yang muncul baik dari paslon 1 dan paslon 3, masih sama dalam substansi, seharusnya data mengenai anggaran Kemhan bisa dibuka," tutur diaa.
Poin lain yang muncul sebelum debat yakni soal ketiadaan buku putih di era kepemimpinan Menhan Prabowo. Padahal, buku putih penting untuk disusun lantaran dokumen tersebut berisi strategi pertahanan dan keamanan yang kemudian bisa dijadikan panduan bagi prajurit TNI aktif dan publik mengenai situasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan geopolitik dunia.