Soal 5 WNI Ditembak, Kementerian HAM: Malaysia Harus Tanggung Jawab
- Kementerian HAM mengecam penembakan 5 PMI oleh APMM Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
- Direktur Jenderal HAM mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial serta meminta SUHAKAM Malaysia untuk memantau tindakan tersebut.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam keras tindakan penembakan kepada lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
Penembakan itu terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia yang menewaskan satu korban PMI.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, mengatakan, pihaknya mendorong pertanggungjawaban atas insiden ini. Dalam kasus penembakan tersebut, satu korban PMI bahkan kondisinya kritis dan tiga lainnya luka-luka.
"Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut," kata dia, dikutip Rabu (29/1/2025).
1. Komnas HAM Malaysia diminta pantau kasus ini
Munafrizal mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau tindakan tersebut.
Komnas HAM juga didorong proaktif berkomunikasi dengan SUKAHAM dengan menjalin nota kesepahaman (memorandum of understanding) bidang HAM.
2. Komnas HAM diminta bahas ini lewat SEANF
Komnas HAM juga diminta segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI itu lewat Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara, the South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF).
Komnas HAM RI dan SUHAKAM sendiri merupakan anggota dari forum tersebut.
3. Wakil Menteri P2MI desak Malaysia usut peristiwa ini
Sementara, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani mengecam insiden penembakan ini.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini.
Pemerintah Malaysia juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force.
