Soal Polemik Doktor Bahlil, Rektor Heri: Masih Tunggu Investegasi
Jakarta, IDN Times - Rektor baru Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah angkat bicara soal polemik gelar doktor kilat bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, hingga kini ia masih menunggu hasil investigasi Dewan Guru Besar UI.
"Jadi, saya masih menunggu hasil investigasi dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Sebagai eksekutif, kami menunggu hasil itu," ujar Heri di Balai Purnomo, FISIP UI, Depok pada Rabu (4/12/2024).
Penelusuran terhadap program doktor bagi Bahlil dimulai lantaran adanya tanda tanya soal masa studi yang terbilang kilat.
Ia berhasil menuntaskan program doktor dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan. Sedangkan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bisa menuntaskan program doktor berkisar 3 hingga 6 tahun.
Kecurigaan itu juga pernah disampaikan oleh Ketua DGB UI, Harkristuti Harkrisnowo. Ia menilai sebagai pejabat publik, Bahlil sulit bisa meraih gelar doktor dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
"Kami kan semuanya menjadi promotor ya. Kami tahu beratnya menjadi promotor dan promovendus (mahasiswa program doktoral). Tidak pernah ada mahasiswa yang kami bimbing yang secepat itu selesainya (program doktor)," ujar Harkristuti kepada IDN Times melalui telepon pada 19 Oktober 2024 lalu.
Ia pun tak menampik kilatnya proses gelar doktor bagi Bahlil merupakan sejarah baru di UI.
1. Nasib program SKSG juga tunggu hasil audit akademik
Sementara, ketika ditanyakan mengenai nasib program Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG), Heri juga mengatakan masih menunggu hasil audit akademik. Bahlil diketahui mengambil program doktor di SKSG.
"Sesuai dengan surat edaran yang ada, kan ada dua hal di sana. Pertama, adalah rekomendasi untuk melakukan audit akademik. Kedua, adalah rekomendasi dari DGB untuk etik," kata mantan dekan di Fakultas Teknik UI itu.
"Jadi sekarang sebagai eksekutif, kami menunggu rekomendasi dari tim audit hasil investigasi etik oleh DGB UI," imbuhnya.
Heri mengatakan, momen ini juga dimanfaatkan untuk memperbaiki penjaminan mutu pendidikan tinggi di sekolah-sekolah pascasarjana UI, termasuk SKSG. Salah satu yang bakal dibenahi yakni prosedur operasi standar (SOP).
"Kami akan melakukan pembenahan dengan melakukan kelengkapan-kelengkapan perangkat penjaminan mutu di SKSG," tutur dia.
2. Konsekuensi dari sidang etik tidak selalu berujung pencabutan gelar doktor
Sementara, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia, Yahya Cholil Staquf sudah menyebut konsekuensi dari sidang etik tidak selalu berakhir gelar doktor Bahlil akan dicabut. Ia mengaku tidak tahu apakah dalam sidang etik nanti turut memanggil pria yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu.
"Sidang etik itu nanti konsekuensinya apa? Ya tidak harus dengan konsekuensi (pencabutan) status doktoral dan status disertasinya. Tidak harus. Tergantung nanti apa hasil sidang itu sendiri seperti apa," ujar Yahya pada 16 November 2024 lalu.
Pernyataan Yahya itu turut disampaikan di akun media sosial NU Online. Namun, pemaparan poin-poin dari Yahya yang diunggah ke akun media sosial NU Online menimbulkan protes dari warganet.
Meski Yahya saat ini masih menjabat sebagai Ketua PBNU, tetapi informasi menyangkut UI seharusnya diunggah di platform UI saja. Di sisi lain, warganet juga menyayangkan meski diadakan sidang etik, tetapi gelar doktor Bahlil belum tentu dicabut.
Maka, tak sedikit yang mengaitkan dengan kepentingan PBNU untuk tetap bisa mendapatkan konsesi lahan tambang. Sebab, izin pengelolaan konsesi tambang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil.
"Harus dibela dong! Kan udah ngasih pengelolaan tambang," ujar warganet yang dikutip pada November lalu.
"Tambang kan udah dikasih, mana berani senggol Bahlil," kata warganet lainnya.
3. MWA UI akan cek apakah Bahlil bisa diwisuda pada bulan Desember
Lebih lanjut, Yahya mengatakan, Bahlil menjalani ujian promosi doktor pada Oktober 2024. Sehingga, tak mungkin bisa diwisuda pada November.
Ketika ditanyakan apakah Bahlil bisa wisuda di bulan Desember, Yahya mengaku bakal mengeceknya lebih dulu. Sebab, Bahlil harus menyelesaikan minimum empat semester sebagai persyaratan program doktor berbasis riset.
"Saya belum cek lagi batas empat semester itu sampai kapan. Karena aturannya menurut peraturan Rektor Nomor 26/2022 ini harus pas semester. Maksudnya (jika belum 4 semester wisuda) harus maju sampai seluruh masa studi selesai," tutur dia.
