Suara PDIP Tinggi Tapi Ganjar-Mahfud Kalah, Efek Jokowi?
Jakarta, IDN Times - Hingga Senin (4/3/2024) rekapitulasi suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya meraih 16,68 persen atau 21.376.539 suara. Jumlah itu 53.996.284 lebih sedikit dari suara yang diraih pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hingga pukul 13.00 WIB, Prabowo-Gibran meraih 75.372.823 suara atau 58,84 persen. Angka ini cukup untuk memenangkan Pemilu Presiden dalam satu putaran.
Bahkan, di beberapa daerah yang biasa dimenangkan PDIP seperti Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, Ganjar-Mahfud kalah.
1. Ganjar sebut ada anomali dalam raihan suara PDIP dengannya
Suara rendah yang didapat Ganjar-Mahfud tak berdampak pada partai asal sekaligus salah satu pengusungnya, PDI Perjuangan. Hingga pukul 13.00 WIB, PDIP berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024 dengan 12.603.243 suara atau 16,39 persen.
Bahkan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo hanya berada di posisi ketiga. Gerindra sejauh ini meraih 10.225.072 suara atau 13,33 persen.
Ganjar menilai hal tersebut sebuah anomali yang perlu diselidiki. Sebab, suara Ganjar-Mahfud kecil, tapi PDIP nomor satu.
"Agak anomali dengan suara saya. Maka, hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya," ujar Ganjar pada Kamis, 15 Februari 2024.
2. Ganjar dorong pengguliran hak angket, didukung kubu Anies-Muhaimin
Ganjar pun mendorong agar PDIP dan PPP berada di DPR menggunakan hak angket. Ia juga membuka komunikasi dengan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang ada di DPR untuk sama-sama mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui hak angket dan interpelasi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar pada Senin, 19 Februari 2024.
Ada tiga partai pengusung Anies-Muhaimin yang mempunyai kursi di parlemen yakni NasDem, PKB, dan PKS. Ketiganya pun setuju unuk menggulirkan hak angket di DPR.
Dengan begitu, ada lima partai di Senayan yang akan mendorong hak angket digulirkan. Kelima partai itu memiliki total 314 kursi di parlemen, sedangkan koalisi pendukung Prabowo-Gibran yang saat ini ada di DPR hanya memiliki 261 kursi.
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket," kata Sekjen NasDem Hermawi Taslim, usai pertemuan tiga Sekjen partai pengusung Anies-Muhaimin di NasDem Tower, Kamis 22 Februari 2024.
3. Megawati restui pengguliran hak angket di DPR
Untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga membuat tim khusus yang dikomandoi advokat Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat. Tim khusus ini akan mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu dari berbagai daerah, hingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Todung menyebut langkah mengajukan hak angket di DPR telah disetujui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hal itu ia sampaikan dalam acara Real Talk With Uni Lubis by IDN Times pada Senin, 26 Februari 2024.
"Saya tidak mendengar keberatan apapun dari Bu Mega pada waktu itu, jadi ya asumsi saya ini sudah harus jalan, cuma bagaimana prosesnya ini yang saya belum bisa tahu," ujar Todung.
Todung membantah ada upaya memakzulkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo melalui hak angket. Menurutnya, Megawati juga telah berkomitmen tak memakzulkan presiden.
"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata dia.
“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” imbuhnya.
4. Migrasi pendukung Jokowi ke Prabowo jadi salah satu penyebab Ganjar-Mahfud kalah
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut salah satu penyebab Ganjar-Mahfud dalam Pemilu Presiden 2024 karena tak bisa mempertahankan loyalis pemilih Jokowi -Ma'ruf. Survei ini dilakukan LSI pada 19-21 Februari 2024.
"Rupanya migrasi suara terjadi sampai dengan Hari-H dan sampai dengan sekarang yang masih merefleksikan hari h itu," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.
LSI mengungkapkan pemilih Jokowi-Ma'ruf dari basis PDIP yang mendukung Ganjar-Mahfud sebesar 56 persen. Angka itu menurun dari survei Januari yang mencapai 69,2 persen dan awal Februari 63,3 persen.
Menurut LSI pendukung Jokowi lebih banyak bermigrasi ke Prabowo-Gibran. LSI mencatat kenaikan jumlah pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo dalam pemilu kali ini.
"Sehingga pada saat ini mencapai 66 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang non-PDIP memilih pasangan 02," ujarnya.
5. Ipang Wahid sebut positioning Prabowo-Gibran jadi pembeda yang memenangkan mereka dalam Pemilu 2024
Praktisi Komunikasi Politik Ipang Wahid menilai faktor keberhasilan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 adalah positioning yang jelas. Menurutnya, positioning yang dipilih tim Prabowo-Gibran dalam pemilu kali ini sangat baik.
"Satu-satunya yang positioningnya benar ke depan menuju Indonesia Emas sesuai Pak Jokowi adalah Prabowo-Gibran, melanjutkan dan menyempurnakan. Menurut saya potitioning itu yang paling pas untuk sekarang," ujar Ipang Wahid dalam acara Gen Z Memilih yang ditayangkan IDN Times.
Ipang menyebut keberlanjutan adalah positioning yang tepat karena adanya tingkat ketersukaan publik pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sejumlah lembaga survei merilis tingkat kesukaan publik pada Jokowi mencapai lebih dari 75 persen.
Menurutnya, kubu Ganjar dan Prabowo saling merebutkan ceruk pendukung Jokowi. Sehingga, sosok yang dianggap paling dekat dan bisa melanjutkan Pak Jokowi akan menang.
"Itu ditunjukkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo," ujarnya.
