Tender Gorden DPR Dimenangkan Penawar Tertinggi, Nilainya Rp43,5 M
Jakarta, IDN Times - Tender penggantian gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI dimenangkan oleh penawar tertinggi yakni PT Bertiga Mitra Solusi senilai Rp43,5 miliar.
Hal itu diketahui dari laman LPSE DPR pada Minggu (8/5/2022). Menurut laman itu, lelang tersebut diberi nama “Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata” dengan kode tendern 732087.
“Nama Pemenang PT Bertiga Mitra Solusi, harga penawaran Rp43.577.559.594,23, hasil negosiasi Rp43.577.559.594,23,” kutip pengumuman hasil lelang dalam laman tersebut, Minggu (8/5/2022).
1. PT Bertiga Mitra Solusi jadi penawar tertinggi
PT Bertiga Mitra Solusi diketahui menjadi penawar dengan harga tertinggi dari 48 peserta lelang lainnya. Perusahaan yang beralaman di Green Lake City, Rukan Great Wall Blok C Nomor 11, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten ini menawar Rp43,5 miliar dan menang tanpa mengurangi penawaran sedikit pun.
Dalam laman resmi LPSE DPR RI, hanya dicantumkan tiga peserta lelang lain, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,7 miliar, dan PT Panderman Jaya dengan penawaran Rp42,1 miliar.
Situs tersebut tak mencantumkan harga penawaran dari 45 peserta lelang lainnya.
“Tender sudah selesai,” tulis laman resmi itu.
2. Penggantian gorden bersumber dari APBN
Sumber dana penggantian gorden dan rumah dinas DPR RI ini berasal seluruhnya dari APBN. Nilai pagu paket pengadaan gorden ini senilai Rp48,7 miliar.
Mengutip LPSE DPR RI, PT Bertiga Mitra Solusi memenangkan tender ini karena memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan legalistas. Meskipun PT Bertiga Mitra Solusi menjadi penawar dengan harga tertinggi.
3. Pro-kontra gorden rumah dinas DPR
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar sebelumnya mengaku gorden rumah dinas DPR RI sudah lama tak diganti. Gorden yang dipakai saat ini sudah digunakan sejak 2009 dan dinilai tak layak pakai.
Indra merinci setiap rumah membutuhkan sebelas item gorden dengan taksiran harga mencapai Rp80 juta belum dengan pajak.
Pengadaan gorden rumah dinas DPR menuai pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang khawatir akan potensi kecurangan dan proyek tersebut.
“Pengadaan gorden yang dilakukan oleh DPR Ri pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan,” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah pada akhir Maret lalu.
Menilai ada potensi kecurangan dalam proyek pengadaan gorden tersebut, ICW mendesak agar Sekretariat Jenderal DPR RI membuka dokumen pengadaan.
Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
“Dalam aturan tersebut mengatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,” tuturnya.
ICW juga mendesak Sekjen DPR RI menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan.
