SETARA Institute: Jokowi Menjadi Korban Hoax PKI Sejak 2014
Dok IDN Times/PDIP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Beberapa saat lalu, Presiden Republik Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo mengaku jengkel terhadap isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepada dirinya.
Menanggapi hal itu, Ketua SETARA Institute Hendardi menjelaskan bahwa tuduhan tersebut bukan barang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah distigmakan sebagai anggota PKI sejak 2014.
"Kepemimpinan Jokowi menghadapi serangan serius, stigma mendukung PKI dan membiarkan kader-kader PKI bangkit dan menduduki sejumlah jabatan strategis. Sejak menjelang Pemilu 2014, isu ini terus dihembuskan oleh lawan politik Jokowi," kata Hendardi melalui keterangan pers yang diterima oleh IDN Times, Kamis (15/03).
1. Ada upaya sistematis melemahkan Jokowi
Dok IDN Times/PDIPMenurut Hendardi, di tengah perkembangan era digital, berita bohong atau hoax yang disampaikan terus-menerus bisa menjadi 'kebenaran' di mata publik
"Usaha (penyebaran hoax) yang secara sistematis akan berpotensi melemahkan elektabilitas Jokowi pada 2019. Bagaimana pun, di era pascakebenaran (post-truth era), hoax yang diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan akan dianggap kebenaran oleh para pembaca/penerima pesan," tuturnya.
"Karena itu ekspresi Jokowi dapat dipahami sebagai upaya menolak pengarusutamaan (mainstreaming) hoax PKI itu agar tidak menjadi kebenaran palsu," sambung dia.
Baca juga: Difitnah Sebagai Anggota PKI, Ini Jawaban Jokowi
2. Hoax PKI dimanfaatkan oleh oposisi
Editor’s picks
Dok IDN Times/PDIPDalam hal ini, ujar Hendardi, pihak yang paling diuntungkan adalah lawan politik dari Jokowi. Oleh sebab itu, penyebaran berita hoax bisa saja didukung oleh partai politik oposisi dan oknum lainnya.
"Ini jelas merupakan kerja politik oleh pihak-pihak yang disengaja untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Tujuannya adalah melemahkan legitimasi kepemimpinan Jokowi," pangkas Hendardi.
3. Polisi harus merespon secara persuasif
Dok IDN Times/PDIPSebagai bagian dari pemberantasan hoax, Hendardi mewanti-wanti agar polisi tidak bekerja secara kontraproduktif dengan Jokowi soal memberantas penyebaran berita bohong.
Dengan kata lain, Polri harus mengusut tuntas dalang intelektualnya dengan pendekatan preventif bukan dengan cara represif.
"Langkah itu pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi generalisasi penindakan, yang justru akan melemahkan independensi dan netralitas Polri. Pendekatannya preventif, karena pendekatan represif yang tidak terukur hanya menyenangkan penyebar hoax dan kekuatan-kekuatan yang mempolitisasi isu PKI di tengah kontestasi politik," tutup dia.
Baca juga: Mahfud MD Siap Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban PPP
Berita Terkini Lainnya
