Vokal Menentang Kenaikan PPN, Akun WhatsApp Inisiator Gerakan Diretas
- Akun WhatsApp inisiator 'Bareng Warga,' R diretas karena menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
- Serangan digital juga menyasar akun WhatsApp keluarga R, yang dialami secara simultan pada Selasa kemarin.
Jakarta, IDN Times - Akun WhatsApp inisiator 'Bareng Warga,' R tiba-tiba diretas pada Selasa (24/12/2024). Diduga, akun WhatsApp R diretas lantaran ia beberapa pekan belakangan vokal menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Aksi peretasan itu juga menyasar ke akun WhatsApp milik keluarga R.
"Kami dengan tegas mengecam terjadinya serangan digital terhadap salah satu inisiator Bareng Warga (di akun Instagram dan X @barengwarga), R. Ini merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keselamatan pribadi di ruang digital," demikian isi keterangan pers yang diunggah di akun @barengwarga, dikutip Rabu (25/12/2024).
R sebelumnya telah aktif melakukan advokasi dengan mengumpulkan petisi hingga menjadi narasumber di berbagai media terkait penolakan kenaikan PPN 12 persen. Kebijakan itu bakal berlaku pada 1 Januari 2025.
"Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen mendapat penolakan karena akan merugikan masyarakat maupun pengusaha pada umumnya," kata mereka.
1. Peretasan terhadap akun WhatsApp R dan keluarga terjadi secara simultan
Serangan digital itu dialami oleh R dan keluarganya secara simultan pada Selasa kemarin. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Akun WhatsApp milik orangtua R yang secara tiba-tiba keluar akses atau log out begitu saja.
"R ketika itu sedang bersama kedua orangtuanya. Maka, R langsung mengamankan akun WhatsApp milik kedua orangtuanya yang telah diretas. Akun WhatsApp milik kedua orangtuanya berhasil dipulihkan," demikian isi keterangan pers.
Namun, nasib baik tidak dialami oleh adik R. Akun WhatsApp adik R tiba-tiba mendapatkan kode verifikasi dari WhatsApp. Padahal, adiknya tidak melakukan proses permintaan agar bisa masuk ke dalam akun WhatsApp miliknya sendiri.
"Adik R lantas mengabaikan permintaan kode verifikasi tersebut. Tetapi, tak lama kemudian, akun WhatsApp adiknya secara tiba-tiba log out sendiri," demikian isi keterangan pers di akun @barengwarga.
Hingga saat ini akun WhatsApp milik adik R belum berhasil dipulihkan.
2. YLBHI nilai pola aksi teror digital dipakai bila ada suara penentangan kebijakan dari warga
Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menduga pihak di balik aksi serangan teror digital kepada R adalah penguasa. Sebab, pola serangan yang menimpa R sudah dipakai sejak 2019 lalu. Khususnya, bila terjadi penentangan kebijakan pemerintah dalam skala besar.
"Biasanya bila ada penentangan, akan berujung pada aksi peretasan di media sosial, ke nomor telepon hingga doxing. Pola kedua, bila serangan teror ini dilaporkan ke aparat kepolisian, mereka tidak memprosesnya secara transparan," ujar Isnur kepada IDN Times.
Ia meyakini, penguasa berada di balik aksi-aksi teror digital kepada warga sipil. Sebab, berdasarkan laporan yang pernah disusun Amnesty International Indonesia (AII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), diduga kuat pemerintah mengimpor alat-alat untuk bisa melakukan peretasan atau penyadapan.
"Alat-alat peretasan atau penyadapan ini memang dijual oleh perusahaan asing. Alat-alat inilah yang kami duga dipakai untuk meretas aktivis, jurnalis hingga lawan politik," kata dia.
Ia pun mendorong agar pemerintah mengungkap siapa dalang di balik aksi teror digital yang dialami oleh R.
3. YLBHI duga akun inisiator Bareng Warga diretas karena terlalu lantang protes kenaikan PPN
Isnur pun tak menampik dugaan bila sampai terjadi aksi peretasan terhadap akun inisiator yang menentang kenaikan PPN, maka menandakan penguasa sudah mulai terganggu dengan suara-suara kritis tersebut.
"Karena pola semacam ini sudah terjadi berulang kali dan sangat sering," ujar Isnur.
Aksi peretasan yang menimpa R juga diprotes secara luas oleh warganet. Mereka mengaku bingung mengapa akun WhatsApp R dan keluarganya harus diretas. Padahal, R menyuarakan penentangan PPN 12 persen demi kebaikan publik.
"Ini gimana sih? Kita bersuara demi kebaikan tapi makin lama direpresif kayak gini?" tanya warganet yang dikutip dari akun X pada hari ini.
"Segitu pengen membungkamnya, Ya Allah," kata warganet lainnya.
Sementara, petisi yang menolak kenaikan PPN 12 persen sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Ketika diserahkan pada 23 Desember 2024 lalu, petisi itu sudah diteken oleh 171.532 orang.
Pembuat petisi menganggap kenaikan PPN menjadi 12 persen menyulitkan rakyat. Dia mengingatkan daya beli masyarakat sedang buruk.
