Wamendagri Minta DPRD Kawal Target Pembangunan Nasional
- Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan peran strategis DPRD dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengentasan kemiskinan.
- DPRD diminta untuk mengawal program-program pemerintah, menampung aspirasi masyarakat, dan memastikan efisiensi penggunaan dana publik.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo, dia menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengentasan kemiskinan.
Bima mengajak DPRD untuk memahami dan mengawal implementasi program pemerintah di lapangan, termasuk mengkritisi kepala daerah yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dia menekankan, peran DPRD sangat krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan program pemerintahan daerah.
1. Mengawal program pemerintah secara konsisten
Bima juga meminta DPRD untuk mengawal program-program pemerintah yang sudah ada dan mengkritisinya.
"DPRD harus bisa mengawal program-program yang terprogram. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi, apabila dirasakan ada bupati, wali kota atau gubernur yang melenceng, gak on the track, gak sesuai," kata Arya, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (14/12/2024).
Bima menambahkan, DPRD perlu secara aktif menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat bawah kepada para kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan bahan evaluasi yang komprehensif sehingga pencapaian target program dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.
2. Pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi, Bima berharap DPRD dapat memastikan dana publik dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Bima menekankan, DPRD memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi program-program yang tidak mencapai target dengan baik.
Menurutnya, evaluasi yang berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Mendorong partisipasi generasi muda
Bima juga mengajak DPRD bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama generasi muda, dalam pembangunan daerah.
Dia juga menyebut pentingnya meningkatkan kesadaran publik melalui kolaborasi dengan aktivis mahasiswa, antikorupsi, pegiat media sosial, dan kelompok difabel.
"Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas, gitu. Jadi, ya inilah contoh sinergi kolaborasi," ujar dia.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan di daerah.
