Warga Gelar Aksi Damai Peringatan Setahun Tragedi Rempang
- Puluhan warga Rempang gelar aksi damai dan menolak PSN Rempang Eco-City, karena tragedi Rempang sangat menyakitkan Bangsa Melayu.
- Setelah satu tahun tragedi, warga tetap konsisten menolak relokasi dan terlibat bentrok dengan personel Ditpam BP Batam.
- Warga menduduki pos Dapur 6, yang sebelumnya digunakan oleh tim terpadu untuk PSN, dan mengalami intimidasi serta upaya pembakaran gardu listrik.
Jakarta, IDN Times - Puluhan warga melakukan aksi damai dengan menaburkan buang dan doa bersama memperingati setahun Tragedi Rempang. Aksi tersebut digelar di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/9/2024).
Perwakilan masyarakat Rempang, Miswadi dalam orasinya menegaskan masyarakat Rempang tetap menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Mereka menganggap, tragedi Rempang itu sangat menyakitkan Bangsa Melayu.
"Yang kami peringati hari ini adalah tragedi yang sangat menyakitkan hati kami Bangsa Melayu di Pulau Rempang, pada tahun lalu pada hari ini, jam inilah. Sedihnya hati kami diserang oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab," ujar dia, mengutip ANTARA.
1. Warga tetap tolak relokasi
Setelah satu tahun tragedi Rempang, Miswadi mengatakan pihaknya tetap konsisten menolak relokasi.
"Kami semua tetap akan menolak relokasi, kenapa kami direlokasi, jangan anggap remeh Bangsa Melayu. Selagi masalah ini tidak terselesaikan kami tidak akan lelah berjuang," tuturnya.
2. Kericuhan nyaris terjadi kembali di Pulau Rempang
Sebelumnya, warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) nyaris terlibat bentrok dengan personel Ditpam BP Batam pada, Sabtu (31/8/2024) pagi. Bentrokan ini terjadi saat warga kembali menggelar aksi penolakan terhadap relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
"Situasi memanas ketika tim terpadu berencana mendirikan posko di Simpang Dapur 6, Sembulang Hulu. Rencana ini yang menyebabkan ketegangan antara warga dan personel Ditpam BP Batam," kata warga Rempang, Wadi, Minggu (1/9/2024).
Wadi mengatakan masalah ini bermula ketika warga beberapa Kampung Tua di Rempang berhasil kembali menduduki pos Dapur 6 pada, Jumat (30/8/2024) sore.
Menurut Wadi, pos tersebut awalnya dibangun oleh warga sebagai titik penjemputan anak sekolah. Namun, selama setahun terakhir pos itu ditempati oleh tim terpadu yang menggunakannya sebagai posko setelah Pulau Rempang ditetapkan sebagai area PSN Rempang Eco-City.
"Kami sudah jengah, pos yang dibangun untuk anak-anak sekolah kini ditempati mereka. Sudah setahun mereka menguasai bus antar jemput bagi anak sekolah di kampung ini," ungkap Wadi.
3. Tensi sempat memanas, namun pembakaran orang tidak dikenal berhasil dicegah
Keesokan harinya, setelah warga berhasil menduduki pos tersebut, personel Ditpam kembali datang dengan maksud mendirikan posko dengan alasan pengamanan Pilkada. Lokasi posko baru ini hanya beberapa meter dari pos yang digunakan warga untuk berjaga.
Ketegangan pun meningkat ketika warga yang tidak terima beradu argumen dengan personel Ditpam. Situasi semakin panas hingga personel TNI dan Polri datang ke lokasi untuk menenangkan suasana.
"Tensi sudah sempat meningkat, namun dilerai oleh TNI-Polri. Kami sudah capek diintimidasi. Pos yang dibangun untuk anak sekolah direbut dan digunakan oleh mereka. Fasilitas bagi anak sekolah sekarang sudah tidak ada," kata Wadi.
Selain masalah posko, Wadi menjelaskan bahwa warga juga mengalami intimidasi lainnya. Ia menyebut adanya rencana pembakaran gardu listrik di Kampung Sembulang Hulu dan Pasir Merah pada, Jumat (30/8/2024) malam.
Beruntung, upaya pembakaran oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) tersebut gagal karena api berhasil dipadamkan oleh warga. Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut juga membakar spanduk penolakan yang dipasang warga di jalan masuk kampung.
"Spanduk kami yang menolak sudah mulai dibakar mereka. Sekarang mereka ingin memutus aliran listrik ke kampung kami. Walaupun mendapat intimidasi seperti ini, kami tidak gentar," tegasnya.
Asmaniah, warga lainnya turut meminta agar pihak berwenang segera menindaklanjuti intimidasi yang dialami warga. Ia menambahkan bahwa warga dapat bertindak nekat jika mereka menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas upaya pemutusan listrik.
"Jangan salahkan warga jika bertindak nekat jika kami menjadi pihak pertama yang menemukan pelaku pembakar gardu," ujarnya.
